Keterangan ‘Broker’ Jadi Salah Satu Dasar Penetapan Tersangka Pimpinan DPRD Sulbar

Reporter :
Editor : Lucky

Kejati Sulsel, Jan S Maringka, menggelar jumpa pers terkait status tersangka Pimpinan DPRD Sulbar
Kejati Sulsel, Jan S Maringka, menggelar jumpa pers terkait status tersangka Pimpinan DPRD Sulbar

Online24, Makassar – Empat orang pimpinan DPRD Sulbar telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulbar tahun 2016 itu.

Keempatnya adalah Andi Mappangara selaku Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya Wakil (Ketua DPRD Sulbar), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua DRPD Sulbar), dan Harun (Wakil Ketua DPRD Sulbar).

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka, mengatakan penetapan status tesnagka tersebut dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti-bukti dari pemeriksaan para saksi.

“Setiap penegak hukum pasti punya bukti untuk menetapkan status tersangka. Dalam kasus ini salah satunya salah keterangan dari para penghubung (Broker) proyek,” ujar Jan, Kamis (5/10/2017).

Jan juga mengatakan bahwa dalam proyek tersebut terjadi tumpang beberapa kejanggalan salah satunya adalah adanya tumpang tindih proyek Dana Desa.

“Yang lebih lucunya, beberapa Dinas yang dititipkan anggaran tidak tidak tahu di mana letak lokasi pekerjaan itu, seharusnya dikerjakan. Jelas dari awal pengusulan sampai penyusunan anggarannya, memang sudah salah,” ungkapnya.

Untuk itu pihaknya akan mendalami kasus tersebut. Selain ketenangan dari para penghubung, pihaknya juga sudah mengantongi alat bukti lainya, yakni berupa dokumen dan juga temuan di lapangan.

Sekedar diketahui, keempat anggota DPRD Sulbar tersebut ditetapkan sebagai tersangka, Rabu (4/10/2017) kemarin. Mereka dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya. Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, Dinaskbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.(*)