SDN 11 dan SMAN 4 Parepare Terancam Kembali Disegel

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Online24, Parepare – Lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 dan SMA Negeri 4 Kota Parepare kembali terancam disegel. Pasalnya, rapat koordinasi yang digelar komisi II DPRD Parepare bersama ahli waris dan juga stakeholder yang terlibat, tidak membuahkan hasil yang disepakati. Lantaran kecewa dengan janji yang diberikan, ahli waris bakal kembali melakukan eksekusi terhadap dua sekolah yang menempati lahan miliknya.

Salah satu ahli waris, Syarif yang ditemui di rumahnya mengaku, bakal kembali mengambil tindakan tegas. Hal ini lantaran janji yang pernah dilontarkan anggota DPRD Parepare tidak ditepati.

“Hasil rapat kemarin, kami diminta menunggu paling lambat hari Kamis (5/10/2017), sudah ada kepastian dari Pemkot. Bahkan katanya walikota sendiri yang akan turun bertemu dengan kami ahli waris. Tapi hingga saat ini, tidak terlihat pergerakan dari Pemkot maupun DPRD. Kemana lagi kami mengadu, bahkan Pemkot dan DPRD sudah menutup mata untuk kami,” ujarnya kecewa.

Syarif menambahkan, atas kekecewaan yang ahli waris dapat. Dengan terpaksa, kata dia, bakal melakukan eksekusi kembali. Ini langkah agar Pemkot maupun DPRD mau menanggapi. Terpisah, Komisi II DPRD Parepare, Andi Taufan Armas yang dihubungi, mengaku sudah menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Ketua DPRD, Kaharuddin Kadir.

“Yang pasti saya sudah menyampaikan kondisinya dinda melalui pimpinan (DPRD) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujar Andi Taufan Armas yang dihubungi via aplikasi chatting.

Dia berharap, Pemkot Parepare akan memprioritaskan masalah tersebut karena hal itu menyangkut pendidikan dan kejelasan hak dari warga Parepare.

“Mereka warga Parepare yang harus kita pedulikan. sy sdh melakukan hal2 sesuai kemampuan dan wewenang sy selakuk pribadi dan wakil rakyat. soal finishingx ada pd tataran pemerintah kota,” tegas wakil rakyat ini.

Dikonfirmasi terkait kesepakatan hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, Kepala Sekolah SD negeri 11 Parepare, Hj Nukrah yang turut hadir pada rapat itu berharap, agar persoalan ini jangan kembali berlarut. Menurutnya hal itu dapat mengganggu anak-anak dalam menuntut ilmu, yang merupakan halnya dalam pendidikan.

“Saya cuma minta persoalan ini diselesaikan segera. Tidak cukupkah kita melihat pendidikan ratusan anak terhambat karena persoalan seperti ini. Kita tidak ingin, anak ini yang menjadi korban,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir mengatakan, persoalan lahan tersebut sudah ditangani oleh Pemkot. Terkait Wali Kota Parepare belum menemui ahli waris lantaran kesibukannya yang saat ini tidak bisa ditinggalkan.

“DPRD itu juga kan bagian dari pemerintahan, dan kita sudah tangani hal itu. Jadi saya minta ahli waris sabar dulu. Apalagi sudah ada komitmen dari Pemkot untuk menyelesaikan hal itu. Hanya saja hingga saat ini, putusan dari Mahkamah Agung belum sampai kepada kami,” katanya.

Kahar menegaskan, jika ahli waris ingin mengambil tindakan eksekusi. Maka, pihak Pemkot dapat melaporkan hal itu ke sarana hukum. Apalagi jika ada fasilitas Pemda yang dirusak.

“Kalau ahli waris ingin eksekusi, silakan. Tapi, tindakan itu akan kami laporkan. Karena yang berhak melakukan eksekusi itu pengadilan, bukan pemenang,” tegas Kahar.