Kemendagri : PTSP Sudah Berjalan Maksimal Sampai Ketingkat Kecamatan

Editor : Endhy
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo/kemendagri.go.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo/kemendagri.go.id

Online24, Jakarta – Tiga tahun sudah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla beralalu, berbagai program sudah berjalan dengan baik. Diantaranya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah menyasar sampai ke tingkat kecamatan.

Dalam konfrensi pers di Gedung Kemendagri Dirjen BAK Eko Subowo mengatakan ada beberapa program yang berjalan sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Yang utama adalah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaran PTSP, Eko mengatakan ini sejalan dengan program Nawa Cita yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan iklim usaha dan kemudahan perijinan.

Tidak hanya itu penataan kelembagaan PTSP ini juga sejalan dengan Kebijakan PP No 18/2016 tentang perangkat daerah pada tahun 2017. Terjadi perubahan pengaturan fungsi PTSP yang dilekatkan pada dinas yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan diwadahi dalam Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), yaitu Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah.

“Kami juga merevisi Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP, sebagai upaya terobosan penyelenggaraan PTSP yang mengatur tentang penyederhanaan prosedur layanan, mempersingkat waktu layanan, pengaturan pelayanan secara elektronik (tanda tangan digital), pengintegrasian layanan,” kata Eko, Senin (9/10/2017), dikutip dari situs Kemendagri.

Kemendagri juga kata Eko menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh daerah melalui Surat Mendagri No.503/3569/SJ tanggal 22/09/2016 untuk membentuk kelembagaaan PTSP sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2016 dan pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP serta dukungan sarana prasarana terhadap percepatan penyelenggaraan PTSP.

Kelembagaan PTSP berupa badan/dinas/kantor/unit berubah menjadi DPMPTSP sampai saat ini sudah terbentuk kelembagaan PTSP sebanyak 531, daerah yang memiliki SOP sebanyak 405, dan daerah yang telah mendelegasikan perizinan dan nonperizinan sebanyak 200 daerah.

“Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan di Kecamatan dibentuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dari keseluruhan 514 kabupaten/kota, sebanyak 197 daerah telah menerapkan PATEN,” tegas Eko.