Diduga Korupsi, Ketua DPD Demokrat Bantaeng Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Bantaeng, Andi Alim Bahri, dituntut 2,5 tahun hukuman penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana perencanaan partisipatif Kabupaten Bantaeng.

Terdakwa yang juga Wakil Ketua DPRD Bantaeng ini, diwajibkan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7 juta, yang merupakan selisih antara hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Sulsel sebesar Rp 130 juta, dengan uang pengganti yang telah disetorkan terdakwa, Andi Alim Bahri sebesar Rp 129 juta kepada penyidik.

Jaksa penuntut umum, Hajar Aswad yang ditemui di Pengadilan Tipikor Makassar, Rabu (11/10/2017), berharap agar Majelis Hakim bisa mengaminkan tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa pada sidang putusan mendatang.

“Kita berharap majelis hakim bisa mengabulkan dan terdakwa dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya,” ungkap Hajar Aswad.

Selanjutnya, Aswad menjelaskan kronologi perbuatan Andi Alim hingga dijerat sebagai terdakwa lantaran menerima uang kegiatan dari Bappeda. Selaku Wakil Ketua DPRD, lanjut Hajar, terdakwa juga mengatur kegiatan seolah-olah milik dewan padahal leading sektornya ada di Bappeda.

Penerimaan anggaran kegiatan sebesar Rp 249 juta itu, menurut jaksa tidak dibenarkan sebab terdakwa bukan bagian dari pelaksana kegiatan dan tidak berhak memegang, mengelola sekaligus mengatur anggaran kegiatan.

Apalagi pengaturan dan penyerahan anggaran kegiatan itu kepada terdakwa, membuat anggaran diduga hilang alias korupsi sebesar Rp 100 juta lebih sesuai dengan audit kerugian negara BPKP Sulsel.

Kasus ini merupakan kelanjutan dari kasus sebelumnya yang telah menjerat PPTK kegiatan, Sangkala Irwan sebagai terpidana dan dihukum di Lapas Kelas 1 Gunungsari Makassar.“Kita dakwaan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Namun kita lihat nanti fakta sidang dan penilaian hakim,” tuntas Hajar