Empat Tersangka Kasus Sulbar Dicegah Keluar Negeri

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Kantor Kejati Sulselbar
Kantor Kejati Sulselbar

Online24, Makassar – Empat orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun anggaran 2016, dinilai sangat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka.

“Sejauh ini, keempat tersangka sangat kooperatif. Dan saya rasa itu adalah hal yang bagus dalam pengekangan hukum,” kata Jan, Rabu(11/10/2017).

Meski kooperatif, namun pihaknya telah mengajukan pencegahan terhadap empat orang tersangka.

“Untuk memudahkan penyidikan, kita sudah ajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang tersangka,” ujarnya.

Saat ini, permohonan tersebut telah diajukan ke Kejaksaan agung untuk kemudian diteruskan ke imigrasi.

“Baru dikirim ke Kejagung, mungkin secepatnya akan terealisaiskan. Semoga dalam satu atau dua hari ini,” pungkasnya.

Keempat tersangka yang dicegah merupakan anggota DPRD Sulbar. Keempatnya adalah Andi Mappangara selaku Ketua DPRD Sulbar, Wakil Ketua DPRD Sulbar yaitu Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejati melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap semua anggota DPRD Sulbar.

Mereka berempat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, DISNAKBUD dan SEKWAN. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.