Tiga Tersangka APBD Sulbar Ajukan Praperadilan, Aspidsus Kejati : Itu Hak Semua Warga Negara

Reporter :
Editor : Lucky
Asisten I Tindak Pidana Khsuss (Aspidsus), Tugas Utoto.
Asisten I Tindak Pidana Khsuss (Aspidsus), Tugas Utoto.

Online24, Makassar – Asisten Tidak pidana khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto, mempersilahkan tiga tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) Sulbar, untuk melakukan pra peradilan.

Tiga orang tersangka yang mengajukan praperadilan adalah Andi Mapangara, Harun, dan Munandar Wijaya. Ketiga pemohon tersebut telah terdaftar dengan nomor registrasi: 24/Pid.Pra/2017/PN Mks.

Salah satu yang digugat dalam praperadilan tersebut adalah Asisten Tindak Pidana Khusus, Tugas Utoto.

Saat dimintai keterangan, Tugas Utoto mempersilahkan tiga orang untuk mengajukan gugatan. “Ya silahkan saja, itu hak semua warga negara Indonesia,” singkat Tugas.

Seperti diberitakan, tiga dari empat orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD Sulbar, telah memasukan gugatan praperadilan terhadap penetapan tersangka mereka.

Sebelumnya, Kejari sulsel telah menetapkan melayani orang tersangka. Kesemuanya adalah anggota DPRD Sulbar. Mereka adalah, Andi Mappangara selaku Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya Wakil Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan Wakil Ketua DRPD Sulbar dan Harun Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Mereka dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016. Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, DISNAKBUD dan SEKWAN. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf (i), pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.(*)