Kejati Fokus Dalami Peran Empat Tersangka APBD Sulbar

Reporter :
Editor : Lucky

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka

Online24, Makassar – Kepala Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sulsel, mengaku akan memfokuskan penyidikan kepada empat orang tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar.

“Penyidikan secara fokus akan dilakukan terhadap masing-masing tersangka. Jadi pertanggungjawabannya bukan lagi secara global. Melainkan pertanggung jawaban masing-masing tersangka,” ungkap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka, Rabu (11/10/2017).

Ia juga mengungkapkan saat ini tim tengah memfokuskan, keterlibatan empat orang tersangka dalam penggunaan anggaran sebesar Rp80 miliar, yang ada di tiga SKPD Pemprov Sulbar.

“Mekanismenya ada keanehan yang kita lihat. Dari anggaran Rp 4 miliar yang diterima itu, justru proyeknya malah dipecah-pecah. Jadi harus dilihat satu persatu,” imbuhnya.

Keempat tersangka yang dicegah merupakan anggota DPRD Sulbar. Keempatnya adalah Andi Mappangara selaku Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya (Wakil Ketua DPRD Sulbar), Hamzah Hapati Hasan (Wakil Ketua DRPD Sulbar), dan Harun (Wakil Ketua DPRD Sulbar).

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejati melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap semua anggota DPRD Sulbar.

Mereka ber empat dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisasi sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf (i), pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.