Dalami Peran Empat Tersangka APBD, Kejati Periksa Pejabat Pemprov Sulbar

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
Kantor Kejati Sulselbar
Kantor Kejati Sulselbar

Online24, Makassar – Lima orang saksi dari lingkup pemerintah provinsi Sulbar, kembali diperiksa sebagai saksi. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun anggaran 2016.

Kelimanya adalah, Darmis Damir selaku Kasubbag Makro Bappeda, Muh Said, MS Amir, dan Alfian selaku pejabat pengadaan bidang Pengeloloa Sumber Daya Air (PSDA) tahun 2016, serta Ihsan Arsyad selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bidang PSDA tahun 2016.

Kelimanya menjalani pemeriksaan di lantai lima tindak pidana khusus gedung Kejati Sulsel. Kasipenkum Kejati, Salahuddin mengatakan, pihaknya melakukan pemanggilan tiga orang saksi setiap harinya.

“Hari ini sebenarnya ada tiga saksi yang kami panggil. Tetapi ada beberapa saksi yang tidak sempat hadir pada pemerikasaan sebelumnya yang hadir hari ini,” ujarnya.

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami peran-peran empat orang tersangka.

Dalam kasus ini, Kejati telah menetapkan empat anggota DPRD Sulbar yaitu Andi Mappangara selaku Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun yang ketiganya merupakan Wakil Ketua DPRD Sulbar.

Mereka dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016.
Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, DISNAKBUD dan SEKWAN. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.