Dua Penyidik ‘Nakal’ Polda Sulsel Terbukti Bersalah, Ini Komentar LBH Makassar

Editor : Asri Muhammad

Tersangka Alexander, pemilik gudang obat daftar G, saat diamankan beberapa waktu lalu
Tersangka Alexander, pemilik gudang obat daftar G, saat diamankan beberapa waktu lalu

Online24, Makassar – Dua penyidik nakal dari Ditresnarkoba Polda Sulsel, dinyatakan telah melakukan pelanggaran lantaran melakukan penangguhan penahanan terhadap Alexander Sirua alias Alex (56) tanpa sepengatahuan pimpinan, Direktur Ditresnarkoba Polda Sulsel, Kombes Pol Eka Yudha Satriawan.

Atas pelanggaran yang dilakukan kedua pejabat? Polda Sulsel tersebut, penyidik Subdit Provos Direktorat Profesi dan Pengamanan (Ditpropam) tinggal melengkapi berkas sebelum akhirnya melakukan sidang kode etik untuk menjatuhkan sanksi terhadap tersangka.

“Belum ada sanksi, harus sidang dulu baru ada sanksi, yang jelas itu hasil pemeriksaan. Nanti kita sidang baru kita jatuhkan hukuman, yang jelas mereka terbukti tidak profesional dalam penanganan kasusnya,” kata Kabid Propam Polda Sulsel, Kombes Pol Tri Atmodjo.

Perihal kasus tersebut, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswandy Andi Mas, meminta kepada penyidik untuk segera melengkapi berkas perkara untuk segera dilakukan sidang kode etik.

“Iya, segera lengkapi, selanjutnya Ankum (Atasan LAngsung yang berwenang menghukum) dalam hal ini Direktur Ditresnarkoba segera menggelar sidang,” kata Haswandy saat dikonfirmasi online24jam.com, Jumat (13/10/2017).

Iapun meminta kepada Polda Sulsel untuk bertindak tegas kepada kedua penyidik, yang telah melakukan penangguhan tahanan tanpa seizin pimpinan.

“Atasan harus bertindak tegas dan memberikan sanksi yang berat kepada keduanya. Agar supaya publik benar-benar yakin bahwa atasan keduanyatidak terlibat dalam kasus penangguhan tahanan tersebut,” lanjutnya.

Penangguhan tahanan , kata Haswandy, kewenangan penangguhan penahanan adalah memang telah merupakan kewenangan penyidik, setelah Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 dicabut. Namun, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 penyidik tetap wajib melaporkan penangguhan tersebut ke pimpinan.

Untuk itu, LBH Makassar mendesak agar penyidik segera mencabut surat penangguhan tahanan yang sebelumnya dikeluarkan

“Kita berharap agar surat penangguhan penahanan terhadap tersangka Alex segera dicabut. Apalagi pemberian penangguhan penahanan tersebut diduga terjadi pelanggaran prosedur,” tutupnya.