Diperiksa 3 Jam, Mantan Gubernur Sulbar Keluar Lewat Basement

Reporter :
Editor : Lucky
Mantan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (25/10/2017). Anwar Adnan Saleh menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan APBD Sulbar.
Mantan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh usai menjalani pemeriksaan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (25/10/2017). Anwar Adnan Saleh menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan APBD Sulbar.

Online24, Makassar – Mantan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh (ADS), menjalani pemeriksaan di Kejati Sulsel selama tiga jam, Rabu (25/10/2017). Ia diperiksa sejak pukul 14.40 Wita hingga 17.15 Wita.

Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar Tahun Anggaran 2016.

Dalam pemeriksaan tersebut, ADS dicecar pertanyaan terkait perencanaan penganggaran APBD tahun 2016. Saat itu, masih menjabat sebagai Gubernur Sulbar.

Usai diperiksa, ADS sempat lolos dari pandangan awak media yang menunggu di lobby lantai 1. Pasalnya usai pemeriksaan, ADS turun melalui basement. Dengan menggunakan mobil Alphard, dia meninggalkan kantor Kejati Sulsel.

Kasipenkum Kejati, Salahuddin, saat dikonfirmasi terkait turunnya ADS melalui basement, mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa melarang saksi untuk lewat melalui basement.

“Kita tidak punya kuasa untuk memaksa dia lewat mana. Karena yang bersangkutan diperiksa hanya status saksi,” ujarnya.

Sekedar diketahui, dalam kasus ini, Kejati telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar) dan tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar yaitu Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

Keempat anggota DPRD Sulbar tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/10/2017) lalu. Mereka dianggap harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut terealisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf (i), pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.(*)