LBH Masyarakat: Sebar Konten Seksual Pribadi Tanpa Persetujuan Termasuk Kejahatan

Reporter :
Editor : Lucky

Ilustrasi (foto: int/Metro Tempo)
Ilustrasi (foto: int/Metro Tempo)

Online24, Makassar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mengecam penyebaran pemberitaan dan konten video HA oleh media massa dan publik. Penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan merupakan kejahatan kekerasan seksual dan pelanggaran atas hak privasi korban.

Arinta Dea Dini Singgi, Analis Gender LBH Masyarakat, mengatakan, hingga saat ini, sedikitnya ada tiga puluh media online dan cetak telah memberitakan mengenai video HA dengan menyebutkan nama jelas dan menampilkan foto korban.

Menurutnya, berita-berita yang berkembang saat ini juga melanggar hak atas privasi korban yang telah diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 17 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Media massa seharusnya turut melindungi korban dengan tidak menyebutkan nama ataupun identitas lainnya, tidak menyebarkan stigma, dan tidak menyalahkan korban penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Sebaliknya, media perlu memberitakan kasus ini secara berimbang dengan menitikberatkan pemberitaan pada pelaku yang melakukan penyebaran tersebut.

Penyebaran berita maupun konten video tersebut yang dilakukan juga oleh publik melalui sosial media akan berdampak pada terganggunya kehidupan korban serta membahayakan keselamatan korban. Masyarakat dapat melindungi korban dengan tidak menyebarkan video, pemberitaan yang menyebutkan identitas korban, melaporkan akun yang menyebarkan konten serta mengecam pelaku penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan tersebut.

Ia menambahkan, kasus HA bukanlah yang pertama dan satu-satunya.

“Ada banyak kasus penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan lainnya yang tidak dapat diproses karena kekosongan hukum, ketakutan korban akan dipersalahkan ketika melapor dan opini negatif publik terkait korban,” katanya.

“Beberapa penyedia layanan korban kekerasan seksual sering kebingungan ketika mendapatkan pengaduan dari korban karena tidak mekanisme hukum yang bisa digunakan. Undang-Undang ITE sudah melarang praktik penyebaran konten pornografi, namun, tidak mengatur penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan seperti kasus ini,” kata Arinta.

“Selain itu, masih ada kekosongan hukum terkait dengan perlindungan, pemulihan dan restitusi korban. RUU Kekerasan Seksual dapat menjawab kekosongan hukum tersebut,” tambahnya.

Ia menambahkan, pihak kepolisian perlu mempertimbangkan situasi-situasi di atas dalam kasus HA dengan memperlakukan HA sebagai korban. Polri juga harus melakukan terobosan hukum dengan membuat standar opersional prosedur dalam menangani korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan dan mengusut pelaku penyebar video HA.

“Polisi, media massa, dan publik sepatutnya bisa bahu-membahu untuk melindungi korban penyebaran konten seksual pribadi tanpa persetujuan sembari terus mendorong RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar disahkan,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, beberapa hari terkahir ini warga net dihebohkan dengan beredarnya video mesum. Perempuan yang didalam video tersebut sebut diduga berinisial HA dan merupakan lulusan mahasiswi UI.

Video mesum tesebut, kemudian ramai-ramai diburu oleh warga net yang penasaran.(*)