Bebas Visa Dapat Mengakibatkan Timbulnya Potensi Ekses Negatif

Editor : Endhy

Online24 – Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang sering dikunjungi peneliti, jurnalis dan tenaga kerja asing. Data menunjukkan di Kalimantan Tengah tercatat 43 lebih penelitian asing serta 4 kegiatan jurnalis asing dan syuting film asing yang dilaksanakan tahun 2017, sedangkan tahun 2016 tercatat 6 kegiatan syuting film asing dan jurnalis asing.

Kondisi ini memerlukan peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat dalam mewaspadai secara dini dampak negatif yang ditimbulkan terkait aktifitas orang asing di wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah.

Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dimana pemerintah telah mengambil kebijakan untuk kembali menambah jumlah negara-negara subyek bebas visa kunjungan, yang hingga saat ini sudah mencapai 169 negara.

“Kebijakan bebas visa kujungan ini tentunya juga harus diiringi dengan upaya peningkatan kewaspadaan dan kesiapan seluruh pihak, segenap aparatur pemerintah dan masyarakat umum harus sadar bahwa terdapat potensi ekses negatif dari kemudahan perlintasan manusia seperti masuknya idiologi dan budaya asing yang tidak sesuai dengan idiologi dan budaya kita,” tegas gubernur Kalteng H.Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Asiten III Setda I Ketut Widhi Wiriawan dihadapan Forum Dialog Dalam Rangka Pemantauan Orang Asing / Lembaga Asing / Peneliti dan Jurnalis Asing di Palangka Raya, Selasa (31/10).

Menurut Gubernur, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya pasal 69 ayat 1 mengamanatkan agar pengawasan orang asing ini dilakukan secara terkoordinir diantara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di pusat dan di daerah. Pembentukan Tim PORA diharapkan dapat meningkatkan sinergitas diantara berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan permasalahan orang asing dalam hal pengawasan orang asing tersebut.

Sementara itu Kepala Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Kementerian Dalam Negeri mengatakan Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan dan keterbukaan bagi Orang Asing dan Lembaga Asing masuk ke Indonesia. Pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing mempunyai peran yang sangat strategis, dimana tanggungjawab dan penanganannya tidak hanya melibatkan salah satu instansi pemerintah saja tetapi melibatkan lintas sektoral. Hal ini sejalan dengan pembangunan nasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkembangnya kerjasama regional dan internasional yang mendorong meningkatnya arus perlintasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Forum dialog itu bertujuan menjalin komunikasi dan kesepahaman antar pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang berbudaya, berkepribadian, dan berkemandirian dalam memelihara situasi yang aman dan damai.

Peserta forum dialog terdiri Pejabat Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten dan Kota, Kominda, Dinas teknis terkait/Perguruan Tinggi dan Taman Nasional Sebangau, Lurah dan Camat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan para aktivis.