Breaking News : Jen Tang Tersangka Baru Kasus Buloa

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka (kedua kanan) didampingi Aspidsus Kejati Sulsel, Tugas Utoto (kedua kiri) Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin (kiri) dan Ketua Tim Penyidik Kejati Sulsel, Jefri (kanan) memberikan keterangan mengenai penetapan tersangka baru kasus buloa di Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (1/11/2017).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka (kedua kanan) didampingi Aspidsus Kejati Sulsel, Tugas Utoto (kedua kiri) Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin (kiri) dan Ketua Tim Penyidik Kejati Sulsel, Jefri (kanan) memberikan keterangan mengenai penetapan tersangka baru kasus buloa di Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (1/11/2017).

Online24, Makassar – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan penyewaan lahan milik negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Tersangka baru dalam kasus tersebut adalah Soedirjo Aliman alias Jen Tang.

Kajati Sulsel Jan S Maringka, dalam rilisnya mengatakan bahwa penetapan Jentang sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan serta fakta- fakta persidangan tiga terdakwa lainya yakni Rusdin, Jayanti dan Sabri.

Jen Tang diduga turut serta bersama dengan tiga terdakwa lainya, secara tanpa hak menguasai tanah negara seolah-olah miliknya sehingga PT PP terpaksa mengeluarkan biaya penyewaan lahan.

Jan juga mengatakan, penyidik menemukan fakta uang hasil pembayaran sewa lahan tesebut diterima oleh Jen Tang melalui rekening pihak ketiga.

“Ada temuan bahwa uang hasil sewa lahan tersebut diterima oleh tersangka JT melalui rekening pihak ketiga. Siapa pihak ketiga tesebut, nantinya akan kita dalami lebih lanjut,” ujar Jan.

Sebelumnya dalam kasus ini, Kejati sudah menetapkan tiga terdakwa yakni Muh Sabri, Rusdin, dan Jayanti.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan negara yang digarap Rusdin dan Jayanti kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP). Lahan tersebut disewa PT PP dari Rusdin dan Jayanti sebesar Rp 500 juta per tahun. Pada tahun kedua PT PP merasa hal tersebut tidak benar dan melaporkannya kepada Kejati Sulsel.