Bila Tak Kooperatif, Kejati Bakal Tindak Tegas Tersangka Kasus Sulbar

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
Kajati Sulsel, Jan S Maringka
Kajati Sulsel, Jan S Maringka

Online24, Makassar – Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Sulsel berharap agar para tersangka kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar, bersikap kooperatif. Hal itu disampaikan langsung oleh Kajati Sulsel, Jan S Maringka.

“Sekarang kita fokus untuk pemeriksaan tersangka. Kemarin sudah dua tersangka yang diperiksa. Kita harapkan yang dua lainya bisa selesai pekan ini, ” ujarnya, Jumat (3/11/2017).

Ia juga menegaskan jika tersangka tidak kooperatif, maka mereka akan bertindak dengan tegas.

“Pokoknya pekan ini kita harapkan semua selesai. Kita sudah layangkan panggilan, minimal selambat-lambatnya pekan depan lah. Kita sudah memberikan hak- hak hukum mereka, jadi kita harap mereka kooperatif,” tegas Jan.

Menurut Jan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami peranan mereka masing-masing dan juga mendalami aliran dana Rp 80 miliar yang terealisasi dari pokok pikiran yang diajukan dalam pembahasan APBD tahun 2016.

Sekedar diketahui, dalam kasus ini Kejati telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar) dan tiga Wakil Ketua DPRD Sulbar yaitu Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

Keempat anggota DPRD Sulbar tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (5/10/2017) lalu. Mereka dianggap harus bertanggung jawab terhadap penyimpangan dalam proses penyusunan APBD Provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut terealisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf (i), pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.