Cari Bukti Tambahan Kasus Sulbar, Kejati Periksa Direktur Perusahan Rekanan

Reporter :
Editor : Lucky

Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin
Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin

Online24, Makassar – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel melakukan pendalaman kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun anggaran 2016. Hal ini terlihat dari pemeriksaan yang intens dan juga menggali keterangan saksi.

Hari ini, Senin (13/11/2017), Tim penyidik Kejati Sulsel memeriksa rekanan dalam proyek tersebut. Yang diperiksa adalah direktur perusahaan dan pelaksana pekerjaan.

Pemeriksaan tersebut tak lagi dilakukan di kantor Kejati Sulsel, seperti pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Kali ini tim penyidik memeriksa saksi-saksi langsung di daerah.

“Pemeriksaan saksi untuk wilayah Mamuju dilakukan di Kejari Mamuju. Sementara yang saksi yang di wilayah Polewali, kami lakukan pemeriksaan di Kejari Polewali mandar (Polman),” jelas Salahuddin.

Meski begitu, Salahuddin mengatakan, kasus ini akan tetap menjadi fokus Kejati Sulsel. Hanya saja pemeriksaan di daerah dimaksudkan agar memudahkan dan mengefektifkan penyidikan.

Dalam kasus tersebut, Kejati telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Andi Mappangara (Ketua DPRD Sulbar), Harun MM (Eakil ketua DPRD Sulbar), Munandar Wijaya (Wakil ketua DPRD Sulbar), dan Hamzah Hapati Hasan (Wakil ketua DPRD Sulbar).

Kasus tersebut berawal pada saat empat tersangka memasukan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.

Mereka kemudian menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 miliar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainnya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut terealisais sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, Disnakbud, dan Sekwan. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.(*)