Haji Bur Belum Diperiksa Langsung Ditahan, Ini Penjelasan Pengacaranya

Reporter :
Editor : Lucky

Bupati Takalar non aktif, H. Burhanuddin Baharuddin memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati Sulsel. (Foto: Ubay/ Online24)
Bupati Takalar non aktif, H. Burhanuddin Baharuddin memenuhi panggilan pemeriksaan Kejati Sulsel. (Foto: Ubay/ Online24)

Online24, Makassar – Burhanuddin Baharuddin, mantan Bupati Kabupaten Takalar, kini mendekam di Lapas Klas I Makassar, setelah melalui pemeriksaan di Kantor Kejati Sulsel, pada 6 November lalu. Burhanudidn ditahan sebagai tersangka kasus penjualan lahan negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Penasehat Hukum Haji Bur, Syamsuardi, yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon menguraikan kronologi penahanan kliennya. Ia menilai bahwa pihak Kejaksaan terkesan tergesa-gesa melakukan penahanan terhadap kliennya. Menurutnya, pada pemeriksaan 6 November lalu, kliennya baru ditanyai sebatas identitas, belum masuk ke pokok perkara.

“Pemeriksaan pertama baru ditanya soal identitasnya, sekarang kita tunggu pemeriksaan kedua mungkin baru mau dilanjutkan untuk pemeriksaan soal pokok perkara. Makanya kemarin kita juga agak kaget karena langsung melakukan penahanan, padahal klien kami masih berstatus Kepala Daerah yang sebentar lagi akan menyelesaikan masa jabatannya,” ungkap Syamsuardi.

Syamsuardi mengaku sangat menyayangkan sikap Kejati Sulsel terhadap kliennya. Padahal, menurutnya pihak Kejaksaan bisa lebih subjektive melihat posisi H. Bur yang masih menjabat sebagai Bupati.

“Insya Allah kita menunggu saja pemanggilan untuk pemeriksaan kedua, sembari itu kita akan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan juga,” tambahnya

Burhanuddin ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara dalam kapasitasnya sebagai Bupati Takalar yang diduga menyalahgunakan wewenang dengan mengeluarkan ijin prinsip kepada PT Karya Insan Cirebon untuk menggunakan lahan yang terletak di desa Laikang dan Punaga sebagai Zona industri berat.

Berdasarkan ijin prinsip yang dikeluarkan, camat Mangarabombang, Kepala Desa Laikang, dan Sekdes Laikang ,menjual lahan tersebut kepada PT Karya Insan Cirebon, dengan cara seolah-olah tanah tersebut milik masyarakat.

Dari total luas lahan 3.806,25 hektar, lahan yang sudah terjual seluas 150 hektar. Berdasarkan Audit, kerugian yang diderita negara mencapai Rp 17 miliar lebih.(*)