Jen Tang Tersangka, Wali Kota Makassar Berpotensi Diperiksa Kejati Sulsel

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomantho
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomantho

Online24, Makassar – Kasus dugaan penyewaan lahan milik negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah memasuki babak baru sejak tim penyidik Kejati Sulsel, menetapkan Soedirjo Aliman alias Jen Tang sebagai tersangka.

Guna mendalami peran Jen Tang dalam kasus tesebut, tim penyidik Kejati Sulsel memeriksa beberapa saksi yang dianggap mengetahui perkara tersebut. Salah satunya adalah, Joni Aliman.

Joni Aliman adalah anak dari Jen Tang, sayangnya Joni tidak menghadiri panggilan tim penyidik beberapa waktu lalu.

Kasipenkum Kejati Salahuddin, saat dikonfirmasi terkait saksi- saksi yang akan diperiksa dalam kasus tersebut mengatakan, pihaknya masih belum tau siapa-siapa saja saksi yang nantinya akan diperiksa dalam kasus ini. Termasuk saat ditanya apakah Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto dan Mantan Sekertaris Kota Makassar Ibrahim Saleh akan kembali diperiksa sebagai saksi.

“Pemanggilan saksi tergantung kebutuhan penyidik. Biasanya semua yang dianggap mengetahui pasti akan dipanggil. Tetapi untuk saat ini kita tidak bisa mengandai andai siapa yang akan dipanggil sebagai saksi,” ujarnya.

“Nanti saya tanyakan dulu kepada tim penyidik. Karena biasanya kesaksian disesuaikan dengan peran tersangka,” pungkas Salahuddin.

Sekedar diketahui, Danny Pomanto sapaan Wali Kota Makassar pernah diperiksa menjadi saksi dalam kasus tersebut. Ia diperiksa untuk bersaksi terhadap tiga tersangka yang kini sedang menjalani proses persidangan.

Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sulsel telah menyatakan tiga orang tersangka yaitu Rusdin, Jayanti dan juga Sabri.

Jen Tang sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Kejati Sulsel. Dia diduga turut terlibat dengan menerima uang hasil sewa menyewa lahan milik negara. Uang tersebut ia terima melalui rekening pihak ketiga.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan negara yang digarap Rusdin dan Jayanti kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP). Lahan tersebut disewa PT PP dari Rusdin dan Jayanti sebesar Rp 500 juta per tahun. Pada tahun kedua, PT PP merasa hal tersebut tidak benar dan melaporkannya ke Kejati Sulsel.