ASN Kumpul KTP Untuk DIAmi, Pengamat : Ini Melanggar UU

Reporter :
Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Puluhan KTP dan pernyataan dukungan untuk pasangan bakal calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi), ditemukan Panwas Kota Makassar yang sementara direkap di Kantor Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Senin (20/11/2017) malam.

Temuan Panwas Kecamatan Panakkukang tersebut, mendapat respon dari pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos), Arief Wicaksono. Menurutnya, ASN yang konsolidasi KTP untuk incumbent itu menurut UU ASN adalah melanggar.

“Itu aktivitas politik, sementara UU ASN melarang ASN berpolitik. Idealnya fungai ASN adalah bekerja untuk melayani publik, masyarakat, bukan penguasa,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/11/2017).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, bukan semata-mata aturan Panwas tapi melainkan secara UU ASN tidak diperboleh berpolitik.

“Jadi, tidak semata-mata berdasarkan PKPU atau peraturan Panwas. Sudah atau belum masuk tahapan, ASN yang berpolitik, atau melakukan aktivitas politik, adalah ASN yang melanggar,” tutupnya.

Sekedar diketahui, Panwascam menemukan temuan tersebut setelah mendengar aduan dari warga yang melaporkan bahwa ada oknum aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu pasangan bakal calon Wali Kota Makassar.

Dari data yang dihimpun, sedikitnya ada 2 oknum yang ditemukan menggunakan seragam PNS yang melakukan rekapitulasi KTP dan Surat Dukungan untuk pasangan DIAmi di Pilwakot 2018 mendatang.