Jalur Perseorangan Tersisa Dua Hari, Belum Ada Kandidat di Pilgub Sulsel Setor KTP

Reporter :
Editor : Lucky
Divisi Teknis KPUD Sulsel, Misna M Attas (dua dari kiri)
Divisi Teknis KPUD Sulsel, Misna M Attas (dua dari kiri)

Online24, Makassar – Sejak dibuka pada 22 November, belum ada satu pun kandidat yang menyetorkan berkas dukungan KTP ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulsel. Hal ini sebagai syarat untuk maju pada Pilgub Sulsel 2018 lewat jalur perseorangan atau independen.

Padahal, batas pendaftaran akan ditutup dua hari lagi atau terakhir pada 26 November 2017 nanti. Ditemui di bilangan Jalan Boulevard, Makassar, Jumat (24/11/2017) siang, Divisi Teknis KPUD Sulsel, Misna M Attas, mengatakan sejauh ini sudah ada tiga pasangan yang sudah berkomunikasi terkait keinginannya maju lewat jalur perseorangan.

Ketiga pasangan tersebut yakni Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar, Agus Arifin Nu’mang-Aliyah Mustika, dan kakak angkat Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Andi Analta-Andi Fadillah Burhanuddin.

“Pendaftaran sampai tanggal 26 November pukul 24.00 wita. Tapi dari ketiga yang sudah komunikasi, baru dua yang mengambil user name dan password. Baru tim Pak Ichsan dan Pak Andi Analta,” ujarnya.

Untuk lolos sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel sendiri tidaklah mudah, Misna M Attas menjelaskan, meski para kandidat tersebut telah menyetorkan syarat 460.124 KTP yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Sulsel, semua harus diverifikasi KPUD Sulsel.

“Semua harus diverifikasi berapapun jumlah pendukung yang dikeluarkan dari KPU Sulsel. Karena tidak mutlak misalnya 500 ribu yang dimasukkan belum tentu juga 500 ribu yang diturunkan ke PPS,” paparnya.

“Bisa saja 400 ribu berdasarkan verifikasi administrasinya. Nah 400 ribu yang diturunkan ke PPS itu akan didatangi oleh kita baik di perkotaan maupun pelosok. Kalau tidak didatangi tentu akan ada konsekuensi yang dihadapi petugas kita di kelurahan ataupun desa,” tambahnya.

Misna M Attas menambahkan, proses verifikasi administrasi KTP yang disetorkan oleh kandidat akan dimulai 26 November sampai 5 Desember. “Setelah itu kami harus menurunkan data itu sampai ke PPS kabupaten/kota,” jelasnya.(*)