333 Perkawinan Anak Terjadi di Sulsel Selama Tahun 2017

Reporter :
Editor : Lucky
Deklarasi 'Stop Perkawinan Anak'
Deklarasi 'Stop Perkawinan Anak'

Online24, Makassar – Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menduduki urutan ke-5 sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia.

Hal ini terungkap pada saat deklarasi dan gerakan bersama “Stop Perkawinan Anak” di Ruang Pola Kantor Gubenur Provinsi Sulsel, Sabtu (2/12/2017).

Ketua panitia, Warida Syafie, mengatakan, angka perkawinan anak di Sulsel semakin tahun terus meningkat. Hal ini tentu menjadi sebuah kekhawatiran karena pada usia-usia anak secara psikologis dan juga biologis mereka masih belum siap.

Ia menambahkan, di Sulsel sendiri dalam kurun waktu 7 bulan yakni periode Januari-Juli 2017 terjadi 333 perkawinan anak.

“Dari data yang kumpulkan, ada 333 perkawinan anak di bawah usia 18 tahun,” ujarnya.

Sementara itu Kadis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sulsel, Andi Murlina, mengatakan bahwa kota Makassar menjadi salah satu kota yang angka perkawinan anaknya cukup tinggi. Disertai dengan kabupaten/kota lainya yakni Jeneponto, Bone, dan Sengkang.

“Dari tahun ke tahun, angka perkawinan anak di Sulsel cenderung meningkat. Tahun ini juga meningkat dari tahun 2016 lalu,” tuturnya.

Menurut Murlina, meningkatnya angka perkawinan anak adalah karena kurangnya sosialisasi bahaya perkawinan anak.

“Tahun 2016 kita baru gencar melakukan sosialisasi. Untuk tahun depan kami optimis angka perkawinan anak dapat menurun, asalkan semua element masyarakat turut serta bergerak bersama untuk mengkampanyekan stop perkawinan anak,” ujarnya.

Ia menilai, budaya dan angka kemiskinan menjadi salah satu faktor masih adanya perkawinan pada anak.

“Kadang dia satu budaya ada orang tua yang malu kalau anaknya belum menikah di usia 16 tahun. Ada juga orang tua yang ekonomimya rendah, menikahkan anaknya di bawah umur dengan harapan bahwa kehidupan nya akan lebih baik. Hal- hal semacam ini erat kaitannya dengan tingkat perkawinan anak,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber sumber yaitu Dian Kartika Sari selaku sekjen Koalisi Perempuan Indonesia(KPI); Rofika Kurniadi Sari dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Andi Murlina selaku kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Sulsel, dan juga Misi selaku Direktur Kapal Perempuan.(*)

[fbcomments]