Bawaslu Sulsel Sosialisasikan Aturan Pemilu Untuk ASN

Reporter :
Editor : Muhammad Tohir

Online24,Sidrap- Aparatur SipilNegara (ASN) diminta netral dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Karna hal itu telah di atur termasuk sanksi bagi pelanggarnya. Hal itu dikatakan Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Penindakan dan Pelanggaran, Muh Azry Yusuf, dalam kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN Dalam Pilgub Dan Pilbup di salah satu wisma dikabupaten Sidrap, Kamis (07/12/2017).

Muh Azry melanjutkan sosialisasi dengan sasaran ASN di Sidrap sangat penting. Sebab pelaksanaan Pilkada 2018 dengan agenda pemilihan Gubernur dan pilbup Kabupaten Sidrap tidak lama lagi dilaksanakan. Selain itu, kelengkapan perangkat pendukung pelaksanaan pemilu juga telah terbentuk.

“Apabila ada ASN diketahui terlibat dalam kampanye pemilu maka bisa dijerat sanksi karena melanggar aturan. Bentuk sanksinya mulai dari administrasi maupun pidana.” Jelasnya.

Aturan yang mengatur ASN untuk tidak terlibat dalam kampanye pemilu yakni Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disana dijelaskan aturan termasuk sanksi kepada ASN pelaku pelanggaran.

Dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 khususnya terhadap ASN dilakukan secara ketat. Dua model pengawasan dilakukan yakni pencegahan dan penindakan.

“Seperti kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk model pencegahan agar saat pelaksanaan kampanye pemilu tidak banyak ASN melakukan pelanggaran dan dikenai sanksi,” lanjutnya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Amir A. Wali mengatakan sangat mengapreasiasi kegiatan Sosialisasi ini, sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN untuk netral pada Pemilu 2018 mendatang.

Kegiatan ini lanjut Amir merupakan tindakan pencegahan agar PNS tidak terlibat dan terjerumus dalam politik.

“Kami berterima kasih kepada Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan yang sudah mengadakan sosialisasi ini, sehingga diharapkan ASN dalam menghadapi Pemilu 2018 bisa netral,” ujarnya.

“Dengan Sosialisasi ini potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Dan juga sebagai Fungsi pencegahan dengan memberi informasi terhadap potensi pelanggaran,”pungkasnya.