Bawaslu Sulsel: PNS Harus Netral

Reporter :
Editor : Muhammad Tohir

Online24, Sidrap – Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 khususnya di Kabupaten Sidrap sudah di depan mata. Sejak beberapa bulan terakhir, iklim politik di berbagai daerah sudah terasa.

Sehingga diharapkan peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bersikap netral.

Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Penindakan dan Pelanggaran, Muh Azry Yusuf menegaskan akan menindak tegas PNS atau ASN yang tidak bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, hal itu iya sampaikan Dalam Sosialisasi Netralisasi ASN Di Wisma Mawar, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Kamis (7/12/2017).

“Akan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS atau ASN jika masih melanggar aturan, Tindak lanjutnya berupa hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Jadi tidak ada hukuman yang ringan,”ujarnya Azry.

Azry Melanjutkan Larangan dan sanksi tersebut sudah tertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” tandasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi bagi PNS mulai dari teguran lisan, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.

Dia menuturkan, keterlibatan PNS di dalam kampanye sudah menjadi rahasia umum di kalangan ASN itu sendiri.

“Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang ASN yang menuntut netralitas ASN,”pungkasnya