Ini Sejumlah Dugaan ‘Cara Kotor’ Pasangan DIAmi Kumpul KTP

Reporter :
Editor : Lucky
Pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi)
Pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi)

Online24, Makassar – Pasangan Danny Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) diduga mengumpulkan KTP dengan mengiming-imingkan sembako untuk memperoleh foto copy KTP.

Dugaan tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC PPP Makassar, Busranuddin Baso Tika (BBT). Menurutnya, sejumlah dukungan KTP masyarakat yang terkumpul buat Danny tidak ikhlas. Melainkan, hasil barter dari iming-iming sembako yang disodorkan oleh pihak DIAmi.

“Itu jelas sekali. Ketua RW itu menyatakan, kami mendukung seseorang karena kami diberi sembako. Itu tidak bagus menurut saya,” ungkapnya, Senin (11/12/2017).

Diketahui, KTP yang tidak diperbolehkan digunakan calon perseorangan antara lain KTP anggota TNI, Polri, PNS, anggota KPU, Bawaslu, kepala desa. Kalau di Makassar, bisa juga termasuk Ketua RT/RW karena mereka digaji/dihonor dari uang negara.

Partai Politik bisa juga mengajukan keberatan kalau ada pengurus parpol yang digunakan KTP untuk mendukung kandidat.

KPU diminta memperketat proses verifikasi kartu tanda penduduk (KTP) yang digunakan oleh calon perseorangan atau independen.

Dalam Pasal 48 UU Pilkada, ada dua jenis verifikasi, Pertama adalah verifikasi administrasi yang dilakukan KPU tingkat provinsi/kabupaten/kota dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kedua, adalah verifikasi faktual dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon yang menyerahkan KTP-nya.

Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan mereka di Kantor PPS. Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketentuan ini berbeda dengan yang sebelumnya di mana hanya melakukan verifikasi faktual dengan cara sampling, sekarang harus dilakukan dengan cara sensus. Seluruh KTP yang ada harus di-verifikasi faktual.

Jika nantinya KTP tidak bisa diverifikasi, maka dukungan yang diberikan melalui KTP itu otomatis dibatalkan. KTP yang tidak terverifikasi tidak akan dihitung.

Jadi petugas PPS akan melakukan verifikasi faktual, petugas PPS akan menemui langsung setiap pendukung calon. Apabila tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual maka calon diberi kesempatan menghadirkan pendukung calon yang dimaksud paling lambat tiga hari setelah PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.(*)

[fbcomments]