Dua Oknum PPS Terindikasi Bocorkan Dokumen Dukungan KTP di Pangkep

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
 Tim Asistensi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (HPP) Bawaslu Sulsel, Anas Malik (kanan).
Tim Asistensi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (HPP) Bawaslu Sulsel, Anas Malik (kanan).

Online24, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel terus bekerja menangani pelanggaran yang terjadi pada tahapan verifikasi faktual jalur independen Pilgub Sulsel di Kabupaten Pangkep. Hasilnya, dua oknum petugas PPS terindikasi membocorkan dokumen dukungan KTP format B.1-KWK.

Tim Asistensi Hukum Penindakan dan Penyelesaian Sengketa (HPP) Bawaslu Sulsel, Anas Malik mengatakan, pihaknya sudah menerima dua laporan.

“Hari ini kita terima dua laporan pelanggaran. Selain laporan adanya oknum PPS yang membocorkan dokumen B.1-KWK, juga laporan dugaan pemalsuan dokumen B.5-KWK dari Kabupaten Pangkep,” ungkapnya di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Rabu (13/12/2017).

Sejauh ini, pihaknya sudah menerima laporan dari pelapor sekaligus Tim Hukum bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), Yasser S Wahab dan klarifikasi dari Suherman sebagai saksi terkait bocornya dokumen B.1-KWK.

“Dari keterangan mereka, adanya foto surat pernyataan dukungan format B.1-KWK yang diunggah di Instagram menimbulkan indikasi bahwa ada oknum PPS Pangkep yang membocorkan, dimana secara hukum melanggar keputusan KPU No. 169/KPPS/KPU Tahun 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan KPU,” papar Anas Malik.

Sementara terlapor, Haji Armin yang mengunggah foto dukungan salah satu warga itu dengan format B.1-KWK, secepatnya akan diperiksa Bawaslu. Selain itu, satu saksi lainnya, Irfan, juga akan dimintai klarifikasi. Jika keduanya sudah diperiksa, Bawaslu optimis dua oknum petugas PPS yang melakukan pelanggaran akan ketahuan.

“Secepatnya kita panggil. Saksi Irfan belum diklarifikasi dan Suherman yang sudah diklarifikasi, dia melaporkan dua oknum PPS. Dua oknum tersebut akan ketahuan kalau Haji Armin sudah diperiksa,” jelasnya.

Anas Malik menambahkan, Haji Asmin dalam pandangan Bawaslu Sulsel masih berstatus saksi. Soal sanksi jika kedua oknum petugas PPS Pangkep terbukti melakukan pelanggaran, akan dibahas Bawaslu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakundu) bersama pihak kepolisian dan kejaksaan.

[fbcomments]