Pembahasan Pemetaan Dapil KPUD Enrekang Berlangsung Alot

Editor : Muhammad Tohir

Online, Enrekang – Pembahasan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Enrekang belum mencapai titik temu, khususnya mengenai simulasi penghitungan alokasi kursi, dimana sejumlah pengurus partai politik menyatakan pro dan kontra.

Bahkan Kegiatan rapat kedua pembahasan dapil dan simulasi penghitungan alokasi kursi ini dilaksanakan di salah satu Aula Rumah makan Kawasan Gunung Nona, Selasa (19/12/2017), berlangsung Alot.

Ketua PKS Enrekang mengatakan, sejak pemilu 1999 Kabupaten Enrekang memiliki tiga Dapil di 12 kecamatan. Namun dianggap perlu dilakukan perubahan demi memaksimalkan adanya keterwakilan wakil rakyat dari tiap kecamatan.”Bagaimana kalau tiga dapil jadi enam dapil, masing-masing dapil terdiri dari dua kecamatan. Hingga pastinya akan ada perwakilan dari tiap kecamatannya. Karena sejauh ini ada kecamatan seperti kecamatan Bungin dan Malua tak punya perwakilan di DPRD,” ujar Ansar.

Senada dengan Ansar, Sekretaris PBB Enrekang Sampe Udin Padanrangi juga berharap adanya penambahan Dapil. Menurutnya penambahan akan membuat pembangunan di Kabupaten Enrekang semakin merata.

“Seperti kecamatan saya, tak pernah mendapat sentuhan pembangunan tapi malah suara di kecamatan Bungin menjadi buruan para calon Legislatif. Bagaimana ini dapil, hanya membuat kecamatan kami makin terpuruk. Karena digabungkan dengan kecamatan letak Ibukota Enrekang, semua anggota legislatif dari sana,” keluh Sampe.

Selain PKS dan PBB, Perwakilan Partai PKB, PDIP, Hanura, dan Perindo juga menginginkan adanya perubahan Dapil.

Sementara Partai Demokrat dan Gerindra justru berharap tidak adanya perubahan dalam dapil. Karena tiga dapil yang selama ini ada, telah mewakili tujuh unsur persyaratan KPU, dan mewakili kearifan lokal masyarakat di Enrekang.
(Herul Iman)