Difabel Korban Penganiayaan Satpol PP Bone Minta Bantuan ke LBH Makassar

Reporter :
Editor : Muh. Idris
Direktur LBH Makassar , Haswandi Andy Mas
Direktur LBH Makassar , Haswandi Andy Mas

Online24, Makassar – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, resmi memberikan bantuan dan perlindungan hukum terhadap Andi Takdir. Seorang penyandang disabilitas atau difabel kategori daksa kinetik yang menjadi korban penganiayaan oknum Satuan Polisi Pamung Praja (Satpol PP) Bone.

Andi Takdir, resmi melaporkan kasus tersebut ke LBH Makassar. Pria yang juga Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Bone tersebut datang ke kantor LBH Makassar bersama sejumlah pengurus lembaga Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Sulsel pada Kamis (28/12/2017).

Direktur LBH Makassar , Haswandi Andy Mas mengatakan bahwa laporan penganiayaan ini akan segera ditindak lanjuti demi kepentingan dan kepastian perlindungan hukum terhadap korban.

“Yang pertama yang kita lakukan adalah angkat kuasa hukum untuk mendampingi korban, apalagi kasus ini sudah masuk dan resmi dilaporkan dan ditangani kepolisian,” ujar Wawan, sapaan akrab Haswandi, usai menerima laporan Takdir di Kantornya.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin mendampingi Takdir hingga proses ini bergulir dan vonis di Pengadilan Negeri Bone. Kasus ini mesti menjadi bahan perhatian dan evaluasi pemerintah selaku perpanjangan tangan dari oknum Satpol PP itu,”ujarnya.

Bahkan, kata dia, kemungkinan kasus ini bisa menjadi pemantik rentetan catatan panjang sikap yang represif dan arogan yang dilakukan oknum Satpol PP.

” Bukan hanya kepada para difabel bahkan kalau yang seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan hukum maka akan menjadi tradisi yang terus menerus langgeng. Ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah,” tegasnya.

Wawan mengatakan bahwa untuk selanjutnya, LBH akan berkoodinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) untuk mendampingi maksimal proses hukum yang sementara ini berjalan.

Sementara Direktur Eksekutif PerDIK, Abdul Rahman, mengatakan turut mengawal kasus ini hingga tuntas di pengadilan.

“Kita akan selalu bersama-sama dengan LBH Makassar untuk mengawal kasus yang menimpa Andi Takdir, ” kata Abdul Rahman.

Pria yang akrab dipanggil Gus Dur tersebut mengatakan oknum Satpol PP itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

“Kami juga akan melaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM agar timnya turun ke Bone, ” ujarnya.