YLBH dan 15 LBH Tolak MOU Perbantuan TNI Kepada Polri

Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Dalam rilis yang disebarkan LBH Makassar disebutkan mereka menolak MOU Perbantuan TNI kepada Polri. Sabtu (3/2/2018)

Perbantuan militer di era reformasi dianggap telah menjadi persoalan serius bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Dimana keterlibatan militer ke ranah sipil dalam menjaga keamanan dalam negeri seringkali dinilai melanggar dan bertentangan dengan undang-undang TNI sendiri.

“Tidak hanya MoU, tapi juga terdapat Surat Edaran yang dikeluarkan oleh institusi sipil yang bertentangan dengan UU TNI.” Ungkap Hasfinawati ketua YLBHI

Kali ini TNI dan Kepolisian kembali meneken sebuah perjanjian kerja sama (MoU) tentang “Perbantuan TNI Kepada Kepolisian dalam Rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

“Permasalahannya MoU tersebut bertentangan dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI yang telah dicapai dengan penuh perjuangan pada era reformasi, 20 tahun lalu.” Ujar Asfinawati ketua YLBHI.

“Menolak militerisme di sini jangan diartikan sebagai menolak militer dan mementingkan sipil. Penolakan adalah pada bercampurnya tugas militer dan sipil. Pemimpin dari sipil pun dapat berwatak militeristik jika mencampurkan tugas militer dan sipil tersebut.” Tambahnya.

Selain itu, MoU ini berpotensi melanggar hak asasi warga negara terkait haknya untuk mengeluarkan pikiran, berpendapat, dan juga hak untuk mogok. Sebagaimana kita ketahui kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28, Pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar NRI, Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Berdasarkan hal tersebut, koalisi ini mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan MoU tersebut. Dan meminta Komisi 1 dan Komisi 3 melakukan tugas pengawasannya untuk mendesak pemerintah membatalkan MoU ini. Dan meminta DPR RI mengatur secara spesifik kapan militer dapat turun tangan dalam persoalan non perang.