Fitnah SBY, Demokrat Sulsel Dukung Pengacara Setnov Dilapor ke Bareskrim

Editor : Aris Munandar
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah (tengah).
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah (tengah).

Online24, Makassar – Ketua DPD Demokrat Sulawesi Selatan, Ni’matullah dan jajarannya turut prihatin dengan fitnah yang dilakukan oleh pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya kepada Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tidak hanya prihatin, Ulla juga mengatakan dengan tuduhan soal kasus E-KTP yang dilontarkan Firman ke SBY, memantik kemarahan seluruh kader Partai berlambang Mercy itu.

“Seluruh kader marah dengan fitnah keji yang ditujukan kepada Pak SBY, sehingga hari ini kami memberikan dukungan moral ke Pak SBY yang akan melaporkan ke Bareskrim Polri,” kata Ulla saat menggelar Konfrensi Pers di Kantornya, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Selasa (6/2/2018).

Ulla juga mengatakan bahwa tidak hanya DPD, tetapi 24 DPC Demokrat se-Sulsel melakukan hal yang sama untuk memberikan dukungan ke Presiden RI Ke-6 itu.

“Kami di DPD dan DPC mendukung penuh langkah Pak SBY melaporkan hal ini ke Bareskrim. Saya tegaskan bahwa selama Pak SBY berkuasa dalam waktu10 tahun tidak pernah kita mengganggu partai lain,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu.

“Kami marah dengan cara-cara seperti ini. Tidak bagus memperlihatkan cara berpolitik seperti ini. Kami tegaskan bahwa kalau ada yang mengganggu Partai Demokrat maka akan kita lawan,” ubgkap Ulla.

Untuk diketahui, Presiden ke-6 RI SBY akan melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya, ke Bareskrim Polri pada Selasa (6/2/2018).

Firman Wijaya sebelumnya menyebut bahwa fakta persidangan berupa keterangan saksi telah mengungkap siapa sebenarnya aktor besar di balik proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Berdasarkan keterangan saksi, menurut Firman, proyek e-KTP dikuasai oleh pemenang pemilu pada 2009, yakni Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun, saksi yang dimaksud Firman adalah mantan politisi Partai Demokrat, Mirwan Amir.

“Mirwan bilang, dia sampaikan kepada pemenang Pemilu 2009 bahwa urusan e-KTP ini ada masalah, jangan dilanjutkan. Tapi instruksinya tetap diteruskan. Jadi jelas yang namanya intervensi, ini yang disebut kekuasaan besar,” kata Firman.