Ditahap Duakan Tujuh Tersangka Kasus Pipa PVC SPAM Ditahan

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Tujuh orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan pipa PVC di Satuan Kerja (Satker) Sarana Pengolahan Air Minum (SPAM) Provinsi Sulsel, akhirnya ditahap duakan. Ketujuh tersangka tersebut dilimpahkan dari tim penyidik polda Sulsel ke Kejari Makassar yang difasilitasi oleh satgas Tipikor Kejati Sul Sel.

Ketujuh tersangka tersebut adalah, Kaharuddin selaku KPA Kasatker SPAM, Ferry Nasir MR selaku PPK, Mukhtar Kadir selaku PPK, Andi Kemal selaku Pejabat Pengadaan, Andi Murniati selaku bendahara, Rahmad Dahlan selaku penandatangan SPM dan Muh Aras selaku Koordinator Penyedia.

Kasipenkum Kejati, Salahuddin, mengatakan bahwa penyerahan ketujuh tersangka, tersebut dilakukan sejak pukul 14.00 wita dikantor Kejati Sulsel. Hal tersebut dilakukan untuk menjalani pengecekan kondisi tersangka serta pengecekan kelengkapan berkas dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik Polda ke tim jaksa penuntut.

Setelah dilakukan serangkaian pengecekan dan pemeriksaan oleh tim jaksa penuntut. Ketujuh tersangka lalu dibawa ke Kejari Makassar, meregistrasi perkara.

“Saat ini ke tujuh tersangka langsung ditahan di Rutan oleh JPU pada Kejari Makassar setelah mempertimbangkan syarat subjectiv dan objectiv sesuai ketentuan dalam hukum acara pidana. Diketahui juga dalam beberapa kesempatan sebelumnya, tim penyidik Polda telah menyita uang kerugian negara, sebesar Rp 2 miliar dari tangan para tersangka,”ujar Salahuddin, Kamis (8/2/2018).

“Dengan selesainya tahap dua maka jaksa penunutut umum pada kejari makassar tentunya segera menyiapkan segala sesuatunya guna persiapan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,”imbuhnya.

Salahuddin menjelaskan proyek tersebut dikerjakan dengan menggunakan dana, dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 3,7 miliar. Dimana Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA) diduga dengan sengaja melaksanakan pekerjaan peningkatan, pengelolaan serta pengembangan air minum.

Dengan melakukan pengadaan dan pemasangan pipa PVC di 10 Kabupaten, wilayah Provinsi Sulsel tanpa melalui proses tender lelang terbuka, melainkan anggaran tersebut justru dibagi-bagi menjadi paket proyek kecil, dengan sistem penunjukan langsung terhadap perusahaan sebagai penyedia.

“Namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan, Surat Perintah Kerja (SPK), dengan modus rekanan yang ditunjuk hanyalah sebagai pelengkap administrasi, untuk kelengkapan pencairan anggaran tersebut. Akibat perbuatan tersangka dalam dalam kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.466.863636, berdasarkan hasil temuan serta audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ” pungkasnya.