Terkait Kasus Pembangunan CPI, DPRD Kota Makassar Akan Konsultasi Ke DPR RI

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24,Makassar – Setelah menggelar dua Kali Rapat Dengar Pendapat (RDP), Akhirnya Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar memutuskan bakal konsultasi ke Komisi IV DPR RI guna memutuskan perselisihan antara pihak Centre Point of Indonesia (CPI), PT Ciputra Yasmin dengan PT Mariso Indo Land Makassar beserta masyarakat sekitar CPI.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir mengatakan kasus ini masih terus bergulir di pengadilan sebab PT Mariso Indo Land telah memasukkan laporannya di pengadilan, sedangkan pihak pemprov dan CPI masih enggan membayarkan ganti rugi sebab takut meyalahi aturan dan salah dalam proses pembayaran.

“Itulah kenapa konsultasi dengan komisi IV DPR RI terkait hal ini. Kenapa kami harus berkonsultasi, kewenangan reklamasi sudah ditarik oleh pemerintah pusat dan dilimpahkan kewengannya ke pemerintah provinsi. Batas landas kontinen administrasi pemerintah kota Makassar sudah ndak ada, tetapi produk reklamasi masih menjadi kewenangan pemerintah kota,”ungkapnya,  di Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (12/2/2018).

Selain itu, Wahab Tahir menyebut sengketa ini, sengketa perdata antara kedua belah pihak, pihak penggugat berhak meminta perlindungan hukum ke komisi A, agar hak-haknya itu bisa terpenuhi atau terbayarkan.

“Sementara pihak CPI sendiri, menghargai proses hukum itu terjadi dan dia berhati-hati melakukan pembayaran, jangan sampai salah bayar,” ucapnya.

“Kalau saya melihat, komunikasi yang tidak jalan, dua tiga kali RDP masalah ini tidak bisa terselesaikan. Bahkan kini tidak boleh ada aktivitas di CPI baik tergugat, maupun penggugat. Tetapi dari pihak pemerintah provinsi, tidak mau melakukan itu karena mereka terikat oleh perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Perjanjian kerjasama pihak ketiga ada batas waktu yang mereka harus selesaikan. Kita tidak mau masuk kesitu,” tambahnya.

Hanya saja Wahab berharap agar Permasalahan tersebut segera selesai dengan melihat satelit kondisi CPI sekrang yang disinyalir telah menambah pembangunan reklamasi di tanjung.

“ kita berharap CPI,pemerintah provinsi, dan pengembang bisa segera duduk secara bersama-sama dengan para pemegang hak garap tadi untuk secara bersama-sama, tidak usahlah sengketa pengadilan, sengketa pengadilan itu panjang dan melelahkan, menyusahkan,” tutupnya.