Kejati Sebut Pulangkan Jentang Butuh Prosedur

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
dokumen  Online24, Jentang (kiri)
dokumen Online24, Jentang (kiri)

Online24, Makassar – Soedirjo Aliman alias Jentang, tersangka kasus dugaan penyewaan lahan milik negara di kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, hingga saat ini masih menjadi buronan Kejati Sulsel. Ia ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO), setelah tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan diri.

Kabar terakhir menyebutkan Jentang berada di Singapura, untuk berobat.

Kasipenkum Kejati, Salahuddin, saat disinggung terkait kenapa pihaknya tak segera menjemput pria keturunan Tionghoa tersebut mengatakan, bahwa tim punya langkah dan strategi tersendiri.

“Kabar angin memang mengatakan bahwa dia sedang berada di Singapura. Mengenai keberadannya saya sendiri belum tau, tetapikan penyidik tentunya memiliki langkah-langkah untuk mengetahui keberadaan DPO tersebut,” ujar Salahuddin, saat ditemui di ruanganya, Rabu(14/2/2018).

Saat disinggung langkah apa yang akan diambil oleh tim untuk mengendus keberadaan Jentang, Salahuddin enggan mengatakannya.

Ia menambahkan, meski seandainya benar Jentang berada di Singapura, untuk memulangkanya butuh prosedur.

“Kalau pun dia benar ada di Singapura, tidak segampang itu untuk memulangkannya. Pasti ada upaya-upaya yang dilakukan. Kan ada yang namanya ekstradisi atau transaksional Crime. Dan ada prosedur-presedur yang harus dilewati,” tandasnya.

Sementara iyu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Jan S Maringka, sebelum menduduki jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen (Jamintel), sempat sesumbar bahwa memulangkan buron di luar negeri bukanlah hal baru baginya. Ia juga mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan interpol untuk memulangkan Jentang. Namun hingga hari ini, usaha Kejati sulsel belum membuahkan hasil. Bahkan terkesan Kejati kehilangan jejak jentang.

Sekedar diketahui, kasus ini berawal dari kesepakatan penyewaan lahan negara yang digarap Rusdin dan Jayanti kepada PT PP untuk digunakan sebagai jalan masuk proyek Makassar New Port (MNP). Lahan tersebut disewa PT PP dari Rusdin dan Jayanti sebesar Rp 500 juta per tahun. Pada tahun kedua PT PP merasa hal tersebut tidak benar dan melaporkannya kepada Kejati Sulsel. Sekedar diketahui, Rusdin dan Jayanti merupakan karyawan Jentang.