Pungutan Biaya Pembangunan SD di Barombong Dikeluhkan Orang Tua Murid

Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Salah seorang keluarga murid di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Yakni SDN Kaccia. Merasa keberatan atas adanya pungutan biaya pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang dibebankan ke orang tua murid.

“Para orang tua murid diundang mengikuti rapat oleh kepala sekolah bersama komite sekolah untuk membayar biaya pembangunan panggung seni sebesar Rp 70 ribu per siswa,” beber Sailella Daeng Naba kepada Online24jam.com saat ditemui, Sabtu (17/2/2018).

Menurutnya, biaya pembangunan panggung seni tersebut dibebankan untuk seluruh orang tua murid yang duduk dibangku kelas 2 hingga kelas 6. Sebelumnya pihak sekolah juga pernah membebankan biaya pengadaan bangku sekolah kepada orang tua murid kelas 1 sebesar Rp 250 ribu.

“Pembayaran Rp 70 ribu itu dibebankan untuk orang tua murid kelas 2 sampai kelas 6 dan diberikan deadline waktu satu minggu dari sekarang,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, terkait biaya pembangunan apa pun di sekolah tidak perlu melibatkan orang tua siswa dalam hal pembayaran. “Kan ada dana BOS kenapa tidak disisihkan untuk biaya pembangunan sanggar seni itu,” keluhnya.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan pihak sekolah melarang orang tua murid menceritakan hal ini ke publik termasuk mengunggah hasil rapat tersebut ke Sosial Media Facebook.

Sementara itu, Dahlan salah satu guru di sekolah tersebut saat dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan biaya pembangunan sanggar seni sebesar Rp 70 ribu.

“Memang ada pungutan besarannya Rp 70 ribu telah kita sepakati, tetapi diakhir pembicaraan walau sudah ditentukan besarannya kita kembalikan lagi ke orang tua murid, kalau memang tidak mampu untuk menyumbang kita tidak paksakan,” katanya saat dikonfirmasi via seluler.

Menurut dahlan, pihak sekolah beserta komite sekolah hanya berinisiatif membangun sarana dan prasarana di sekolah dari swadaya masyarakat. Sebab, kalau menunggu bantuan dari Dinas Pendidikan masih sering terkendala karena belum diprioritaskan.

Ia juga menambahkan, bahwa pihak yang merasa keberatan atas biaya pembangunan sanggar seni itu tidak hadir dalam rapat yang digelar oleh pihak sekolah dan komite sekolah beserta orang tua murid.

“Yang merasa keberatan itu tidak hadir dalam rapat, padahal kita telah memberikan kesempatan kalau memang merasa keberatan disampaikan langsung saat rapat jangan nanti setelah rapat baru ada bahasa seperti itu,” tandasnya.(*/Afid)