Kejati Genjot Pemberkasan dan masa tahanan kasus penyalahgunaan di Sulbar

Reporter :
Editor : Muh. Idris
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka (kedua kanan) didampingi Aspidsus Kejati Sulsel, Tugas Utoto (kedua kiri) Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin (kiri) dan Ketua Tim Penyidik Kejati Sulsel, Jefri (kanan) memberikan keterangan mengenai penetapan tersangka baru kasus buloa di Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (1/11/2017).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jan S Maringka (kedua kanan) didampingi Aspidsus Kejati Sulsel, Tugas Utoto (kedua kiri) Kasipenkum Kejati Sulsel, Salahuddin (kiri) dan Ketua Tim Penyidik Kejati Sulsel, Jefri (kanan) memberikan keterangan mengenai penetapan tersangka baru kasus buloa di Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (1/11/2017).

Online24, Makassar – Tim penyidik Kejati Sulsel tengah menggebut pemberkasa kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulbar tahun 2016 sebesar Rp360 miliar.

Pemberkasan terus dikerjakan agar empat orang tersangka kasus tersebut bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sebelum masa penahanan habis.

Selain mengebut pemberkasan para tersangka, pihak Kejati juga memperpanjang masa penahanan mereka. Massa penahanan tersebut diperpanjang selama 30 hari kedepan.

Menurut Kasipenkum Kejati, Salahuddin, penambahan masa tahanan tersebut dilakukan terkait dengan pemberkasan yang belum rampung.

“Kami optimalkan untuk segera menyelesaikan pemberkasan. Penyidik tentu akan berupaya melimpahkan kasus ini, sebelum masa penahanan tersangka habis,” ujar Salahuddin.

Diketahui, perpanjangan masa tahanan tersebut sudah ke tiga kalinya sejak keempat tersangka ditahan Kejati Sulsel.

Keempat tersangka yang dimaksud adalah, Andi Mappangara, Munandar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan, dan Harun.

Mereka dianggap telah bertanggung jawab terhadap pemyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016.

Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut teralisasi sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan PUIPR, DISNAKBUD dan SEKWAN. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan menlanggar hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa melalui proses dan prosedur yang tepat.

Keempat tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf i, pasal 3 jo pasal 64 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.