Walhi Sulsel Menolak Kepala Daerah Yang Didanai Perusahaan Tambang

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Menjelang pemilihan Kepala Daerah serentak 2018 mendatang, setiap masyarakat akan memilih pemimpin daerahnya masing-masing dengan harapan membawa daerahnya ke arah yang lebih baik.

Dalam hal ini, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel punya kriteria tersendiri untuk memilih calon pemimpin dalam partisipasinya pada pemilihan calon gubernur dan cawagub Sulsel 2018 yang akan dilaksanakan bulan Juli.

Menurut, Kepala Bidang Advokasi Walhi Sulsel, Al Amin, dengan tegas menolak untuk memilih calon kepala daerah yang terlibat langsung dalam perusakan alam, melalui perizinan legal, namun memiliki efek samping merusak zona lingkungan masyarakat.

Lanjutnya, kata Amin, seharusnya kita sebagai pemilih pada pilkada 2018, harus mengetahui latar belakang seorang pemimpin, dengan melihat perubahan (baik atau buruknya) pada kawasan sewaktu calon kepala daerah tersebut memimpin.

“Tentu saja (oknum perusak lingkungan tidak masuk dalam kriteria). Pemilih perlu mempelajari track record calon kepala daerah. Terutama gubernur,” ujar Amin kepada online24jam.com, (4/3/2018).

“Salah satunya adalah calon yang didanai oleh perusahaan tambang, dan calon yang saat menjabat kepala daerah, membiarkan kegiatan tambang ilegal beroperasi di daerahnya,” lanjut Amin.

Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah 2018 di Sulsel setidaknya akan diselenggaran serentak di 12 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan bersamaan dengan PilGub-Wagub Sulsel, dan Pilwalkot-Wawalkot Makassar.