Mereka mau memisahkan daerah

Editor : Ano Aldetrix

Cukup lama kita mendengarkan lagi isu pemekaran daerah baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Terakhir isu pemekaran mengemuka pada bulan April 2017 saat sejumlah masyarakat dari kepulauan Takabonerate menyerukan pemisahan dari induk mereka, Kabupaten Selayar. Mereka hendak membentuk Kabupaten Kepulauan Takabonerate. Sebelumnya kabupaten Bone Barat dan kabupaten Luwu tengah juga pernah mengemuka.

Dua pekan terakhir di saat kampanye Pilgub sedang berlangsung isu pemekaran kembali menyeruak. Adalah membagi dua kabupaten Gowa di mana 17 kecamatan akan masuk ke dalam wilayah Kabupaten Gowa sementara Sungguminasa menjadi otonomi kota sempat menyeruak ke permukaan. Bantah berbantahan pun tak pelak menjadi silang pendapat kedua tim.

Dan yang paling hangat adalah lagi lagi menerpa Luwu Raya. Dua calon gubernur “menjual” isu ini. Nampaknya kawasan ini sangat menarik “menjual” isu pemekaran daerah. Nyaris setiap berlangsung Pilkada di Sulawesi Selatani “menjual” Luwu untuk dipisah dari Sulawesi Selatan adalah isu yang menarik bagi para tim sukses termasuk kandidat tertentu. Dengan dalih meningkatkan kesejahtraan. Bahkan isu ini semakin menggelinding sebab wacana provinsi Luwu Raya adalah isu yang sangat mengemuka.

Merujuk ke belakang sampai saat ini sejak era SBY-Boediono sebagai presiden , terdapat dua kabupaten di Sulawesi Selatan mendapat usulan dari provinsi untuk dimekarkan yakni Kabupaten Bone Selatan dan Kabupaten Luwu Tengah. Tapi hingga sekarang belum ada pengesahan dari pemerintah pusat oleh karena kendala teknis. Jelas alasan pemerintah pusat karena banyak daerah yang telah dimekarkan namun hingga saat ini belum berkembang, melainkan justru memberatkan daerah induknya.

Data dari kementerian dalam negeri menyebutkan sampai saat ini sebanyak 314 daerah yang mengusulkan untuk di mekarkan memisahkan dari Kabupaten induk. Namun kementerian belum membahasnya sebab masih terikat pada moratorium di mana pemerintah belum akan membahas daerah otonomi atau pemekaran daerah hingga 2019. Toh kelak jika membahas daerah otonom maka memerlukan waktu minimal lima tahun dengan asumsi masih banyak daerah yang lebih dulu mengusulkan untuk berdiri sendiri serta syarat mengajukan pemekaran harus menjadi daerah persiapan selama tiga tahun, untuk kemudian ditetapkan menjadi daerah definitif. Jika tidak memenuhi syarat maka akan dicabut.

Isu menjual pemisahan daerah di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah tidak menarik lagi. Selain karena prosesnya yang cukup panjang juga lantaran zaman telah mengalami perubahan yang signifikan. Isu utama pemisahan daerah adalah soal kesejahtraan dan perekonomian. Sehingga dalih ini pulalah pemerintah pusat pada masa lalu cenderung menggolkan setiap usulan daerah lalu kemudian ada sedikit penyesalan dikemudian hari sebab kesejahtraan yang dimaksud justru tidak mengalami peningkatan di wilayah tersebut. Maka dari itulah terbit aturan dari Jakarta melalui moratorium DOB hingga 2019.

Mencermati kepemimpinan era di zaman ini sebenarnya bukanlah isu pemekaran yang menarik bagi masyarakat. Akan tetapi bagaimana calon pemimpin tersebut menjawab segala tantangan era digital di zaman now ini untuk menciptakan kesejahtraan bagi masyarakat bukan justru menjual pemekaran daerah sebagai dalih kesejahtraan. Banyak pemimpin yang kemudian muncul di zaman now ini justru terpilih bukan dari isu memekarkan daerah melainkan menjual kreativitas serta mampu menggali apa yang terpendam dalam suatu wilayahnya. Di sinilah kita lihat seorang calon pemimpin.

Ketika Jokowi kampanye di Papua 2015, terdapat lima visi yang dia janjikan kelak jika dirinya terpilih, kesejahtraan bagi Papua, keamanan, pengelolaan sumber daya alam serta menciptakan suasana agar orang Papua bangga sebagai orang Papua yang berkebangsaan Indonesia. Sama sekali tidak menjanjikan tentang pemekaran. Jokowi fokus isu proximity tentang kemanusiaan, keamanan serta sumber daya alam.

Di sini kita berharap tim campaign calon Gubernur dapat memberikan input yang tepat tentang Sulawesi Selatan agar perdebatan dan isu yang dilontarkan oleh empat calon gubernur ini bukan sekedar jargon kampanye politik, melainkan kondisi ril yang terjadi di tengah tengah masyarakat, sesuai proximity wilayah tersebut. Bukan sekedar menjual sensasi yang sebenarnya masyarakat pun tahu bahwa isu itu sangat tidak relevan.

Jangan Lewatkan Berita Terbaru lainnya
Ikuti Online24jam.com di social Media Kamu