Pengamat Hukum : Sejak Awal Sengketa Pilwalkot Makassar Harusnya Kelar di Bawaslu

Editor : Asri Muhammad

Online24, Makassar – Sengketa Pilwalkot Makassar, dimana tim hukum Munafri – Rachmatika gugat KPU, seharusnya sudah putus secara tegas di tingkat Panitia Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar.

“Aturannya sangat jelas. Bawaslu Makassar sejak awal harusnya sudah tegas memerintahkan KPU membatalkan keikutsertaan DP menjadi calon walikota Makassar,” kata Isdar Yusuf, SH, pengacara dan pengamat hukum dari Jakarta menanggapi hasil putusan PT TUN yang memerintahkan KPU membatalkan pencalonan Dhani Pomanto – Indira Mulyasari sebagai calon walikota peridoe 2019-2023.

Isdar berasumsi seperti yang dilakukan oleh Bawaslu, yang membatalkan salah seorang kepala daerah untuk ikut bertarung di Jayapura. “Misalnya Bupati Jayapura dibatalkan oleh Bawaslu karena melakukan mutasi 6 bulan sebelum pemilihan,” tegas Isdar.

Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sana sesuai hasil sidang yang diselenggarakan oleh Bawaslu sama dengan pasal yang digunakan oleh hakim PT TUN Makassar.

Sehingga, kata pengacara yang berdomisili di ibu kota tersebut, seharusnya sejak awal Bawaslu Makassar menjadikan yurisprudensi.

“DP terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan itu melarang kepala daerah melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali atas persetujuan tertulis dari Menteri,” jelas Isdar.

Lanjut Isdar, kasus ini tidak perlu sampai di PT TUN. Sebab pelanggarannya sangat transparan.

Seperti diketahui PT TUN menerima gugatan banding yang dilakukan oleh tim hukum Appi’ -Cicu setelah sebelumnya ditolak oleh Bawaslu Kota Makassar. Materi Gugatan yang diajukan oleh tim hukum Appi-Cicu, sama dengan materi hukum yang diajukan ke Bawaslu Kota Makassar.

Tiga point materi gugatan tersebut yakni saat menjabat Wali Kota Makassar, Danny dinilai menyalahgunakan kewenangan. Melakukan mobilisasi para ketua RT RW untuk mengumpulkan KTP, mendukung pencalonan independennya, menggunakan tagline 2x+baik yang dinilai merupakan program Pemkot serta pengangkatan tenaga honorer sebelum penetapan nya sebagai calon walikota Makassar.

Oleh hakim PT TUN Makassar, apa yang dilakukan oleh DP tersebut melanggar pasal 71 ayat 2 tahun 2016 sehingga memerintahkan kepada KPU Makassar membatalkan keikutsertaan DP-Indira sebagai calon walikota Makassar.

Namun demikian, pihak KPU tidak menerima putusan dari PT TUN tersebut. Melalui pengacaranya, KPU Makassar akan mengajukan kasasi. “Kami dengan tegas akan menempuh jalur hukum atas putusan yang dibacakan hari ini,” tegas kuasa hukum KPU Makassar, Marhumah Majid SH.

[fbcomments]