Pemerintah Harap Pemilih Pemula Pro Aktif Merekam

Editor : Endhy

Online24, Jakarta – Usai menghadiri rapat kabinet terbatas tentang e-KTP di Istana Negara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat dicegat para wartawan. Pertanyaan seputar e-KTP banyak dilontarkan. Terutama terkait dengan data adanya 6 juta lebih pemilih di pemilihan kepala daerah yang belum mendapat e-KTP.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, data tentang data penduduk potensial pemilih telah diserahkan ke KPU. Diakui Tjahjo, ada 2 jutaan lebih pemilih yang belum merekam dan punya KTP el. Mereka, adalah para pemilih pemula. Namun yang jadi problem, banyak diantara 2,2 juta pemilih pemula itu, baru akan berusia menjelang, bahkan saat pemungutan suara Pilkada nanti. Tapi, mereka telah terdata.

“Yang 2,2 juta inilah yang kami maksimalkan untuk yang bersangkutan mau merekam, lapor saya sudah dewasa, saya perlu KTP. Sehingga bisa direkam, dan oleh KPUD masuk di daftar pemilih dimana dia tinggal di TPS berapa dia nyoblos. Permasalahnya sekarang ini kalau 2,2 juta itu misalnya sampe hari H nya dia belum merekam tapi dia menuntut karena sudah dewasa saya harus nyoblos,” kata Tjahjo di Istana Negara, di Jakarta, Rabu (4/4).

Pihaknya sendiri, kata Tjahjo, untuk  yang 2,2 juta,  apakah bisa dengan surat keterangan agar bisa memilih saat pemungutan. Sebab, untuk  Pilkada masih boleh, tapi untuk Pileg dan Pilpres harus punya KTP el. ” Padahal tiap tahun yang remaja menginjak ke dewasa pasti ada, pasti masalah. Ini harus dicari jalan keluarnya,” katanya.

Tjahjo sendiri berpendapat,  harus ada pengecualian dari KPU bagi yang belum merekam, agar bisa menggunakan surat keterangan.  Jangan seperti kemarin di Pilkada DKI Jakarta, warga yang tinggal di luar negeri, saat hari H tiba-tiba datang ke TPS.

“Ya enggak terdaftar terus marah, terus menyalahkan pemda, Dukcapil. Ini yang sekarang sedang dibahas dengan baik,” kata dia.

Pihak Ditjen Dukcapil sendiri, kata dia, sedang mempersiapkan agar yang 2,2 juta pemilih itu, begitu usianya sudah masuk 17 tahun, KTP bisa langsung cetak.  Sebab datanya sudah  ada.

“Misalnya pas hari H-nya masuk dewasa, kita cetak. Datanya ada, itu ada data lengkap. Tapi memastikan dia tetap tinggal di alamat awal atau tidak, itu yang jadi masalah,” kata Tjahjo.

Karena itu, para pemilih pemula itu, kata dia, begitu usianya sudah masuk 17 tahun, harus pro aktif. Mereka harus segera merekam data dirinya. Solusi lainnya, bila pemilih pemilu belum mendapat KTP fisik, maka harus ada surat keterangan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Sesditjen Dukcapil Kemendagri), I Gede Suratha menambahkan, Kemendagri berupaya membantu KPU dalam memverifikasi data pemilih yang belum merekam atau belum punya KTP el. Atau juga yang NIK-nya diduga ganda. Karena itu, Ditjen Dukcapil telah mengirim surat ke KPU meminta data terkait. Tapi katanya, hingga hari ini, data tersebut belum diberikan.

“Sudah kita punya sampai saat ini belum diberikan janjinya kemarin. Tapi sampai saat ini belum mungkin dalam perapihan. Kami siap untuk membantu verifikasi itu,” kata Suratha.

Menteri Tjahjo kembali menjelaskan. Kata dia, untuk yang 6,7 juta yang menurut KPU belum merekam atau belum punya KTP el, versi data Kemendagri sudah lengkap. Hanya yang 2,2 juta yang memang belum merekam, karena belum berusia 17 tahun.

“Kalau dikatakan 6,7 juta dari versi kami lengkap. Hanya yang 2,2 juta itu saja yang belum karena sekarang belum kami data. Yang 2,2 juta itu Belum merekam,” katanya.

Menurut Tjahjo, memastikan seorang pemilih bisa menunaikan hak pilih, dasarnya adalah aturan KPU. Termasuk untuk solusi bagi yang 2,2 juta pemilih pemula. Kata dia, harus ada peraturan KPU sebagai dasar hukumnya. Dalam konteks Pilkada, bagi yang belum punya KTP el, bisa gunakan surat keterangan.

“Tapi kalau Pileg,  Pilpres kan harus KTP el. Problemnya tadi,  hari H masuk dewasa. Kadang-kadang saya enggak mau insiatif dateng, Oh saya ada hak pilih, hak politik, saya harus inisiatif datang, itu kan kadang yang enggak punya,” ujarnya. Tjahjo juga  berharap KPU bisa secepatnya menyerahkan data pemilih, agar bisa dicek dan diverifikasi.