MAPPI Harap RUU Penilai Sudah Dibahas DPR RI Tahun 2019

Editor : Aris Munandar
Ketua DPN MAPPI, Okky Danuza, Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Usman Lonta, Direktur Penilaian DJKN Kementrian Keuangan, Meyrizal Nur, Sekretaris TP4D Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Supriyanto, Kepala Bidang Pengembangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan, Arie Wibowo, dan Ketua Tim Penyusun Komite Penilaian Standart Indonesia, Hamid Yusuf menjadi pembicara pada Talk Show yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (11/4/2018).
Ketua DPN MAPPI, Okky Danuza, Anggota Komisi C DPRD Sulsel, Usman Lonta, Direktur Penilaian DJKN Kementrian Keuangan, Meyrizal Nur, Sekretaris TP4D Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Supriyanto, Kepala Bidang Pengembangan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan, Arie Wibowo, dan Ketua Tim Penyusun Komite Penilaian Standart Indonesia, Hamid Yusuf menjadi pembicara pada Talk Show yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (11/4/2018).

Online24, Makassar – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2018 di Hotel The Rinra. Salah satu yang akan dibahas adalah Rancangan Undang Undang (RUU) Penilai.

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) MAPPI, Okky Danuza mengatakan UU Penilai penting dirancang karena tim penilai punya peran sentral dalam pembangunan.

“Sejarah pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kalau ada pembangunan untuk jalanan umum, masyarakat pasti rugi. Karena kalaupun ada penggantiannya, hanya sesuai nilai jual objek pajak,” paparnya saat jumpa pers sebelum pembukaan Rakornas, Rabu (11/4/2018).

“Disinilah peran penilai sangat sentral untuk melindungi masyarakat dan menjamin pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Karena pembangunan infrastruktur itu kendala utamanya adalah pembebasan lahan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenko), Ari Wibowo mengungkapkan, peran tim penilai tidak hanya bertumpu pada perbankan dan pengadaan tanah untuk infrastruktur saja.

“Perlu kita ketahui peran penilai itu juga pada laporan keuangan. Di dunia internasional, fair value (nilai wajar) itu mengubah dunia, secara kompetensi dinilai oleh tim penilai. Trennya ke depan, laporan keuangan menggunakan tim penilai. Selain itu, perceriaan juga, pembagian harta gono gini juga butuh tim penilai,” ucapnya.

Selain akan membahas RUU Penilai, Rakornas ini juga membahas tentang pengembangan profesi tim penilai, khususnya di Indonesia Timur. Dijelaskan Ari Wibowo, saat ini baru ada 642 tim penilai di seluruh Indonesia.

“Mereka ini menempati 120 kantor di seluruh Indonesia dengan perbandingan jumlah penduduk Indonesia 260 juta. Bisa dibayangkan kebutuhannya itu,” ujarnya.

Menurutnya, dengan potensi pekerjaan banyak, semakin tinggi pekerjaan yang dinilai tim penilai akan mengakibatkan resikonya juga tinggi.

“Bukan hanya resiko tekanan dari perbankan saja, tapi juga investornya juga. Sehingga butuh perlindungan berupa Undang Undang dalam menjalankan kerjanya,” jelasnya.

Ari mengakui, untuk melahirkan tim penilai teregistrasi, saat ini masih bersandar ke MAPPI dengan jalur nonformal. Olehnya itu, pihaknya menggandeng beberepa perguruan tinggi di Indonesia untuk membuka akademi untuk tim penilai.

Pada kesempatan itu, Rakornas diawali dengan kegiatan talk show Rancangan UU Penilai. Ari Wibowo mengatakan kegiatan seperti ini adalah bagian dari langkah pihaknya menggaungkan pentingnya UU Penilai.

“Kami juga melakukan komunikasi ke DPR, walaupun belum kita semua temui. Tapi yang sudah kami temui memberi tanggapan positif kalau UU harus masuk prolegnas. Tahun 2019 mungkin sudah masuk. Sambil menunggu masuk, kami terus memperbaiki RUU ini,” pungkasnya.

Ketua DPN MAPPI, Okky Danuza disaksikan oleh Plt Walikota Makasaar, Syamsu Rizal melakukan pemukulan gong saat pembukaan Rakernas Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Hotel The Rinra, Makassar, Rabu (11/4/2018).

Rakornas MAPPI sendiri dibuka oleh Plt Walikota Makassar, Syamsu Rizal dan akan berlangsung mulai hari ini hingga besok.