Panwaslu Teruskan Laporan ke KPU Terkait Kasus Rastra, Ketua Tim Pemenangan TP Bilang Begini

Reporter :
Editor : Muhammad Tohir
Ketua Panwaslu Parepare, Zainal Asnun
Ketua Panwaslu Parepare, Zainal Asnun

Online24, Parepare – Laporan yang masuk di kantor panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Parepare terkait kasus beras sejahtera (Rastra), telah diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dipelajari. Hal ini ditegaskan Ketua Panwaslu Parepare, Muhammad Zainal Asnun, yang ditemui di kantornya.

Menurutnya, pihaknya telah memeriksa atau memintai klarifikasi terhadap saksi, pelapor dan terlapor. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan, ditemukan memenuhi unsur pasal 188 juncto pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota.

“Kita teruskan laporannya di kantor KPU untuk dipelajari. Sesuai aturan, KPU punya waktu selama tujuh hari untuk mempelajari laporan yang kita teruskan tersebut,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kaharauddin Kadir, selaku ketua tim pemenangan pasangan calon (Paslon) nomor urut satu, Taufan Pawe-Pangerang Rahim (TP), menegaskan kepada masyarakat, agar tidak membangun opini yang dapat merugikan salah satu Paslon. Untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran, butuh analisa dan pertimbangan matang.

“Kita tidak ingin ada yang menyatakan, kalau laporan yang diteruskan Panwaslu ke KPU dikatakan sebuah rekomendasi diskualifikasi. Karena sangat jelas tertulis, laporan tersebut diduga memenuhi unsur yang disangkakan Panwaslu, sehingga diteruskan ke KPU untuk dipelajari, bukan didiskualifikasi,” jelas Kahar, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Parepare.

Warga Parepare, khususnya simpatisan dan pendukung Paslon nomor urut satu untuk tetap tenang menghadapi persoalan tersebut. Pihaknya percaya, KPU Parepare tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan yang tepat.
“Kami minta agar pendukung maupun simpatisan jangan gaduh, mari kita tetap menjaga pesta demokrasi ini berjalan aman dan damai. Sementara KPU mempelajari kasus tersebut, kita tetap akan beraktivitas politik seperti biasanya,” katanya.

Wakil Ketua Golkar, Yusuf menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Parepare bukan merupakan perintah terhadap KPU untuk melakukan diskualifikasi, melainkan untuk dicermati dan dipelajari.

“Artinya, opini yang telah tersiar di masyarakat saat ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena masih dalam proses kajian KPU Parepare,” ujarnya