Begini Penjelasan Mendikbud Soal Kecilnya Gaji Guru Honorer

Editor : Aris Munandar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Proff Muhadjir Effendy, saat menjadi pembicara dalam talk show
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Proff Muhadjir Effendy, saat menjadi pembicara dalam talk show "Pendidikan di Era Millenial"

Online24, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan rendahnya gaji guru honorer. Seperti diketahui, guru honorer saat ini banyak yang digaji jauh di bawah UMR dan bahkan rata-rata di bawah Rp 1 juta.

Menurut Muhadjir, hal ini diakibatkankarena mereka hanya dibiayai oleh pihak sekolah yang mempekerjakan. Sebab, guru honorer tidak terikat pada instansi manapun, melainkan diangkat oleh kepala sekolah.

“Gaji kecil karena tergantung kemampuan dari dana sekolah itu sendiri,” kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Biasanya, kata Muhadjir, pihak sekolah menggaji guru honorer menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Walaupun, sebetulnya dana BOS tidak diperkenankan untuk menggaji guru honorer tersebut.

“Kepala sekolah itu biasanya menggaji mereka itu dari dana BOS. BOS itu memang penggunaannya sebetulnya tidak boleh untuk, artinya tidak untuk menggaji honor. Itu untuk operasional, namanya saja Bantuan Operasional Sekolah, itu untuk sarana prasarana, penunjang kemudian untuk biaya-biaya yang diperlukan,” jelasnya seperti dilansir dari Detik.com.

Selain dari dana BOS, Muhadjir mengatakan ada juga beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang sengaja menganggarkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerahnya (APBD) khusus untuk guru honorer.

Langkah itu jauh lebih baik dibanding menggaji guru honorer dengan menggunakan dana BOS, karena tak mengganggu anggaran sekolah. Sayangnya, tak banyak Pemda yang menganggarkan dana untuk honorer.

“Daerah-daerah (banyak) tidak berani (mengeluarkan) dana untuk itu, karena dikhawatirkan jadi temuan, karena yang mengangkat (guru honor) yang bersangkutan adalah kepala sekolah, bukan kepala dinas,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Muhadjir mengimbau kepada setiap Pemda untuk berani dan bersedia menganggarkan APBD-nya untuk guru honorer. Namun, Pemda juga harus bisa selektif dalam memilih guru honorer yang layak mengajar.

“Saya sarankan sebaiknya pemerintah-pemerintah daerah setempat harus ada keberanian untuk memberikan tunjangan kepada guru honorer ini dari APBD-nya. Dengan catatan guru-guru itu harus ditertibkan dulu, misalnya memenuhi syarat atau tidak untuk diangkat guru. misalnya seperti itu,” jelas dia.