Rawat Pilkada agar tak ada SARA

Editor : Ano Aldetrix

online24 – Kekeliruan fatal yang pernah dilakukan oleh elit politik serta partai politik di Pilgub DKI adalah ketika menjadi isu agama sebagai materi kampanye. Mungkin benar apa kata Soe Hok Gie bahwa politik itu kotor seperti comberan makanya ia tak pernah melibatkan diri dalam dunia politik.

Pilgub DKI adalah salah satu cerminan demokrasi Pilkada yang buruk sebab menjadi isu agama sebagai isu sentral. Seolah elit politik kita di Indonesia mengabaikan kerusuhan SARA di Poso dan Ambon serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Bahwa pada tataran umum situasi nya terlihat damai namun dari lubuk yang kecil dan psikologi dendam itu masih ada. Seperti kata teman saya dari harian Kompas Reny Sri Ayu, siapa bilang Poso dan Ambon itu telah damai? Belum. Kerusuhan antar SARA di sana masih berbekas diantara mereka. Maka dari itulah jangan coba coba menjadikan agama sebagai isu sentral di setiap rutinitas demokrasi kita, apalagi Indonesia. Cukup Ambon, Poso dan Pilkada DKI. Bisa kita bayangkan saat ini, setahun Pilkada DKI telah berakhir akan tetapi dua kubu masih saja saling “bertikai” melalui media serta media sosial. Masih tercipta dua kubu, belum bisa menyatu seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Bahwa Pilkada selesai maka semua kembali bersatu. Apa yang terjadi?

Begitulah gambaran saat diskusi media bertajuk PILKADA TANPA SARA berlangsung di Cafe CCR Makassar 8 Mei 2018. Brigjen Pol Muhammad Fadil Amin dan Mabes Polri, Asmin Amin tokoh masyarakat, Luhur Prianto (akademisi), Reny Sri Ayu (Jurnalis), Subhan Yusuf (Jurnalis), Paharuddin Palapa (Jurnalis) serta empat tim media pasangan calon Gubernur Sulsel hadir mengulas ancaman Pilkada berbau SARA. Brigjen Pol Fadil sengaja memantik diskusi tersebut sambil mencontohkan apa yang terjadi melalui Pilkada DKI. Ketika isu SARA muncul maka kita akan kesulitan menghilangkan dendam itu pada keseharian dan kehidupan kita. Setidaknya begitulah kesimpulan akan dampak jika memainkan isu SARA melalui Pilkada.

Di Sulawesi Selatan tentunya kita tidak menghendaki menjadikan isu SARA sebagai bagian untuk mencapai kemenangan baik sebagai kepala daerah maupun Gubernur Sulawesi Selatan. Meskipun sebelumnya, Sulsel termasuk daerah rawan SARA saat Pilkada berlangsung. Namun menurut Mabes Polri, trend itu sudah menurun sepanjang Pilkada 2018 ini. Mereka tak melihat adanya embrio SARA tersebut. Pun demikian bagi empat pasangan calon gubernur. Sebagai tim media, mereka sepakat untuk tidak menjadikan SARA sebagai bagian dari kampanye mereka. Sebab bagaimanapun, tim media adalah corong bagi kandidat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah sebenarnya tujuan dari diskusi tersebut. Meskipun Pilkada tinggal sebulan lagi namun untuk mewaspadai lahirnya isu SARA tersebut tetaplah penting untuk menjaga serta menyampaikan kepada para tim sukses.

Bagaimana dengan peran media? Reni Sri Ayu, Paharuddin Palapa serta Subhan Yusuf pun mengakui bahwa mereka sebagai media merupakan ujung tombak bagi penyebaran informasi. Apalagi ditengah meluapnya portal serta media sosial yang setiap saat, setiap detik mengabarkan kepada masyarakat akan isu-isu yang penting. Mereka menyatakan bahwa media masih memiliki rasa tanggung jawab untuk tidak menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat. Walaupun tidak dipungkiri bahwa terdapat sejumlah portal terutama online yang memang dijadikan oleh elit politik sebagai media Black campaign.

Jangan Lewatkan Berita Terbaru lainnya
Ikuti Online24jam.com di social Media Kamu