Jika Mengacu Aturan, Saat Ini Bukan Jadwal KPU Akomodir Panwaslu

Editor : M N Ubay
Sulaiman Syamsuddin
Sulaiman Syamsuddin

Online24, Makassar – Penyelanggara Pilkada dalam hal ini KPU sesuai aturan KPU nomor 1 tahun 2017 telah masuk pada tahapan proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara. Sementara jika menghadapi sengketa maka KPU hanya diperbolehkan akomodir sengketa TUN bukan dari Panwas.

Hal ini ditegaskan oleh Sulaiman Syamsuddin SH pengacara muda asal Makassar. Ia menguraikan bahwa pertautan baru dari KPU Nomor 1 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018 . Dalam lampiran tabel tersebut saat ini seharusnya telah masuk kegiatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan perhitungan suara.

“Jadwal awalnya mulai 17 Maret 2018 dan jadwal akhir 26 Mei 2018,” tegas Sulaiman.

Selanjutnya aturan PKPU melalui tabel kegiatan disebutkan tidak ada sama sekali agenda kegiatan KPU yang dapat mengakomodir putusan Panwas kecuali hanya mengakomodir sengketa TUN pemilihan.

“Sementara PKPU ini menjadi pedoman dan perhatian bagi seluruh KPU di indonesia yang melaksanakan tahapan pilkada serentak ditahun 2018,” jelasnya.

Sebelumnya Panwaslu Makassar mensahkan kembali pasnagan Dhani Pomanto – Indira Mulyasari untuk kembali bertarung di Pilwalkot Makassar. Melalui Sidang Musyawarah Sengketa Pilkada Kota Makassar, Minggu 13 Mei 2018. Hasilnya memerintahkan KPU Makassar membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU Makassar yang menetapkan Munafri Arifuddin – Andi Rachmatika Dewi sebagai satu satunya calon di Pilwlakot Makassar. Panwas juga memerintahkan KPU selambat lamanya tiga hari untuk menerima kembali Dhani Pomanto – Indira Mulyasari untuk bertarung

Jangan Lewatkan Berita Terbaru lainnya
Ikuti Online24jam.com di social Media Kamu