Kasus Penjualan Lahan Negara, Polisi : Kita Sudah Konfirmasi ke Camat Tamalate

Reporter :
Editor : Asri Muhammad
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Anwar Hasan.
Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Anwar Hasan.

Online24, Makassar – Kasus duguan penyelewengan wewenang Camat Tamalate, Hasan Sulaiman, dalam kasus penjualan lahan negara masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Makassar.

Terkait kasus ini, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Anwar Hasan mengatakan jika pihaknya telah melakukan konfirmasi ke Camat Tamalate, atas laporan dugaan penyelewengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait penjual lahan negara yang terletak di Keluruhan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

“Kita sudah konfirmasi ke yang bersangkutan, dia (Camat Tamalate) sudah datang tapi data-data yang dibutuhkan belum lengkap,” kata Anwar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/5/2018).

Menurut Anwar, kasus ini masih terus diselidiki oleh unit tipikor dan unit tahbang Polrestabes Makassar.

“Kita masih lakukan penyeledikan, penyeledikannya bisa kita datangi kantornya atau dia yang kita panggil kesini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Muhammad Hairil selaku penasehat hukum para penggarap lahan negara tersebut, pihaknya telah melaporkan pengaduan penyelewengan wewenang oleh Camat Tamalate, Hasan Sulaiman selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait penjual lahan negara.

“Pengaduan dugaan penyelewengan jabatan yang diatur dalam UU NO 31/1999 tentang Tipikor sesuai dengan pasal 2 subsider pasal 3 dilakukan di Polrestabes Makassar tanggal 23 Maret 2018 diterima oleh iptu Supriadi Anwar,” terang Muhammad Hairil.

Pasalnya lahan negara seluas 6 Hektar itu diduga dijual oleh seorang warga bernama Andi Mariam ke PT. GMTD secara diam-diam dengan harga Rp 17 miliar berdasarkan Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Camat Tamalate, Hasan Sulaiman.

Sebab Andi Mariam mengklaim tanah negara tersebut sebagai warisan miliknya berdasarkan surat rincik bernomor 455 C1 Persil 13B DVV III atas nama Paturungi. Namun berdasarkan keterangan Camat Tamalate tanggal 22 Maret 2017, menyatakan dengan tegas bahwa luas tanah atas nama Paturungi telah tercoret atau tidak terdaftar.

Selain itu, hal tersebut diperkuat oleh keterangan BPN Makassar dimana menyatakan tegas bahwa lahan seluas 6 Hektar yang diklaim oleh Andi Mariam itu berstatus lahan negara. Sehingga BPN menolak pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh Andi Mariam berdasarkan rincik atas nama Patturungi.

Namun anehnya lahan negara itu belakangan diam-diam dijual oleh Andi Mariam ke PT GMTD dengan mendapatkan restu Camat Tamalate, Hasan Sulaiman disaksikan oleh Sekcam Tamalate, Fahyuddin dan Lurah Barombong, Reskianto Mulyawan setelah menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) diatas lahan negara tersebut.

Untuk menepis tudingan penyelwengan wewenang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut, alasan Hasan Sulaiman mengeluarkan AJB berdasarkan putusan dari MA.

“Begini, sebelumnya itu ada enam akte yang diproses dan disengketakan dipengadilan, dan berdasarkan putusan MA itu kan jelas dimenangkan oleh ahli waris (Andi Mariam) sehingga menjadi dasar saya mengeluarkan AJB,” akunya.