Hak Interpleasi DPRD Kota Makassar Ke Danny Pomanto Dinilai Akan Buat Situasi Politik Semakin Memanas

Reporter :
Editor : Muh. Idris

Online24, Makassar – Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto menonaktifkan 15 Camat se-Kota Makassar.

Dari 15 camat yang non aktif ini, lima orang di antaranya telah mengundurkan diri terlebih dahulu yakni Camat Tallo, Camat Ujung Pandang, Camat Mariso, Camat Makassar, dan Camat Biringkan

Hal itupun berujung pada keluarnya hak interpelasi dari Anggota DPRD Kota Makassar. Saat ini sudah lima belas orang dewan menandatangani pengajuan hak interpelasi.

Pengamat Politik dari Universitas Bosowa, Arif Wicaksono menilai pengajuan hak interpleasi ini akan membuat dinamika politik yang memanas.

Pasalnya, pengajuan ini menjelang pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

“Sudah pasti akan membuat situasi politik meningkat dan menurut saya, hal itu adalah bagian dari drama politik yang sekarang sedang terjadi di Makassar,” tuturnya, saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Dekan fakultas ilmu sosial dan politik juga menyayangkan hak interpleasi tersebut.

“Sangat disayangkan, mengingat Walikota, adalah ex officio Pembina Politik di wilayahnya. Artinya, walikota harus dapat berlaku dan bertindak sebagai pengayom kehidupan politik, termasuk DPRD yang didalamnya adalah tokoh Partai Politik. Nah, jika kemudian DPRD ingin menggunakan hak interpelasinya kepada Walikota, maka patut dipertanyakan apa yang telah dilakukan walikota?,” tutupnya.