Tangguhkan Penahanan 4 Terdakwa Korupsi, KY dan KPK Diminta Usut Hakim Tipikor Sulbar

Editor : M N Ubay
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).

Online24, Makassar – Penahana empat terdakwa Kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun Anggaran 2016, ditangguhkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Sulbar. Keempat terdakwa yakni mantan ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan mantam wakil ketua DPRD Sulbar Harun.

Keempatnya dialihkan jadi tahanan kota selama libur lebaran. Ketua Celebes Law And Transperancy (CLAT), Irvan Sabang, memepertanyakan hal tersebut.

“Kok bisa hakim, bebaskan empat tahanan yang masih berstatus terdakwa sekaligus,” kata Irvan Sabang, Senin (11/6/2018).

Menurutnya Hakim boleh saja mengabulkan permohonan penangguhan, selama itu alasan dari penangguhan rasional dan tidak melanggar aturan atau regulasi dari undang-undang tindak pidana korupsi.

Akan tetapi untuk kasus ini hakim mengabulkan penangguhan, untuk ke empat terdakwa sekaligus. Ia merasa hal tersebut baru terjadi. Apalagi alasan penangguhannya karena libur lebaran.

“Ini jelas akan menjadi problem untuk penegakan supremasi hukum kedepan,” tegasnya.

Untuk itu Ia mendesak agar komisi yudisial dan KPK untuk mengusut soal perkara tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi bidang Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Mamuju, Cahyadi Sabri, saat dikonfirmasi membenarkan terkait ditangguhkannnya penahanan 4 terdakwa tersebut.

“Majelis hakim yang mengeluarkan penangguhannya. Kami (Kejaksaan) hanya melaksanakan penetapan hakim saja,” pungkasnya.

Meski begitu, ia mengaku tak tahu menahu apa alasan hakim membebaskan keempat terdakwa tersebut. Sebab penahanan terdakwa, menurut dia adalah wewenang majelis hakim, bukan kewenangan jaksa.

Mereka berempat dianggap telah bertanggung jawab terhadap penyimpangan dalam proses penyusunan APBD provinsi Sulbar tahun 2016. Modusnya, mereka menyepakati besaran pokok pikiran tahun 2016 sebesar Rp 360 milyar untuk dibagi-bagi kepada 45 Anggota Dewan lainya.

Pada tahun 2016, jumlah tersebut  teralisasi sebesar Rp 80 miliar yang digunakan untuk kegiatan  PUIPR, DISNAKBUD dan SEKWAN. Sedangkan sisanya tersebar di SKPD lain dan terdapat anggaran yang terealisasi pada tahun 2017.

Mereka dianggap telah secara sengaja dan melanggar  hukum, memasukan pokok – pokok pikiran seolah-olah sebagai aspirasi masyarakat dalam APBD tahun anggaran 2016, tanpa memalui proses dan prosedur yang tepat.