Bisa Berlebaran di Rumah, Ternyata Terdakwa Kasus APBD Sulbar Bayar Jaminan Rp 200 Juta

Editor : M N Ubay
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).

Online24, Makassar – Penangguhan penahanan empat terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar selama liburan lebaran mendapat perhatian banyak pihak. Oleh beberapa organisasi anti korupsi, alasan penangguhan penahanan ini dirasa tidak masuk akal.

Keempat terdakwa yakni mantan ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan mantan wakil ketua DPRD Sulbar Harun.

Dimana mereka mendapat penangguhan penahanan sejak 6 -21 Juni 2018. Dan pada tanggal 21 Juni mereka akan kembali ke dalam tahanan.

Dalam penangguhan penahanan tersebut, ternyata para terdakwa telah membayar uang jaminan sebesar Rp 200 juta.

“Ada jaminan Rp200 juta, yang diberikan pihak terdakwa,” ujar Kasipidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Sabri, saat dikonfirmasi, Selasa(12/6/2018).

Menurut dia tiap tingkatan atau institusi penegak hukum, memiliki kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Celebes Law And Transperancy (CLAT), Irvan Sabang, memgaatakan uang jaminan tak bisa dijadikan alasan untuk mengeluarkan terdakwa korupsi dari dalam sel.

Apalagi keempat terdakwa sampai diberi hak istimewa, untuk bisa berlebaran di rumah masing-masing. Ia mengatakan hal ini tentj akan menjadi stigma, bahwa ada perlakuan khusus dari penegak hukum, terhadap para terdakwa korupsi.

“Tentu saja ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sebab menurut Irvan, bisa saja para terdakwa tersebut, menghilangkan barang bukti dalam perkara ini.

“Lantas siapa yang bisa menggaransi, kalau kemungkinan itu terjadi?” sebutnya.

Untuk itu, CLAT mendesak agar KPK segera mengusut kasus ini. Demi penegakan supremasi hukum, utamanya dalam pemberatan tindak pidana korupsi.