Hakim Tipikor Mamuju Tangguhkan Penahanan Terdakwa Korupsi, ACC Surati KPK, MA dan KY

Editor : M N Ubay
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).
Mantan Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara (kemeja biru) menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (26/9/2017).

Online24, Makassar – Pemberian penangguhan penahanan 4 terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar semakin mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya adalah lembaga anti korupsi Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi. ACC meminta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) RI dan Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan dan pemantauan, perkara dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar, tahun 2016 sebesar Rp360 miliar.

Buntutnya, ACC mengirimkan surat ke KPK dan Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial.

“Surat permintaan laporannya sudah kami layangkan kemarin, Selasa (12/6/2016),” kata direktur ACC Sulawesi, Abdul Muthalib, Rabu (13/6/2018).

Muthalib mengatakan ACC meminta kepada ketiga lembaga, tersebut segera memberikan respon. Serta menindaklanjuti laporan tersebut, sebab ia menduga ada permainan dalam perkara tersebut.

“Kami juga mendesak kepada tiga lembaga ini, untuk mengawasi hakim yang menangani sidang perkara ini,” tegas Muthalib.

Menurutnya dengan dikabulkannya permohonan itu, majelis hakim dinilai dan dianggap telah mencedarai rasa keadilan masyarakat serta lembaga peradilan.

Sekedar diketahui, keempat terdakwa yakni mantan ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Hamzah Hapati Hasan, mantan wakil ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya dan mantam wakil ketua DPRD Sulbar Harun, medanpat penangguhan penahanan sejak tanggal 6 Juni sampai dengan 21 Juni.

Mereka membayar uang jaminan sebesar Rp 200 juta