Dinilai Tak Netral, Tim Appi-Cicu Akan Laporkan Danny ke Kemendagri

Reporter :
Editor : Aris Munandar
Tim kuasa hukum Appi-Cicu akan melayangkan laporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan keterlibatan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang melakukan gerakan kepada struktur pemerintah untuk memenangkan kolom kosong.
Tim kuasa hukum Appi-Cicu akan melayangkan laporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait dugaan keterlibatan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto yang melakukan gerakan kepada struktur pemerintah untuk memenangkan kolom kosong.

Online24, Makassar – Pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) melalui tim hukumnya akan mengambil langkah hukum terhadap sikap Walikota Makassar, Moh Ramdhan Danny Pomanto yang dinilai tidak netral pada pelaksanaan Pilwali Kota Makasssar 2018.

Tim Kuasa Hukum Appi Cicu, Amirullah Tahir menjelaskan setelah Danny Pomanto aktif kembali, banyak kegiatan yang dilakukan justru menguntungkan kolom kosong.

“Itu terbukti setelah menjabat wali kota, banyak kegiatan secara terang-terangan memberikan dukungan ke kolom kosong, seperti kegiatan di halal bi halal Pemkot Makassar yang berbau politik dengan memerintahkan struktur pemerintahan memenangkan kolom kosong,” ujarnya, saat menggelar konfrensi pers di Cafe Papaong, Jalan Rusa, Makassar, Rabu (4/7/2018).

“Padahal kedudukannya sebagai wali kota. Pemerintah harusnya berdiri netral, baik ke Appi-Cicu maupun ke kolom kosong,” tambahnya.

Atas dasar itu, kemudian Tim Kuasa Hukum Appi Cicu akan melaporkan Walikota Makassar ke Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri).

“Berkaitan tindakan ketidaknetralan tersebut kami akan laporkan ke Komisi ASN dan melaporkan Kemendagri sebagai atasan Wali Kota Makassar,” tuturnya.

Sementara itu, Irfan Idham mengingatkan Danny Pomanto agar tidak mengulang kembali kesalahan administrasi. Sebagaimana kesalahannya dulu ketika didiskualifikasi sebagai paslon karena melanggar Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

“Saya ingatkan ke Danny Pomanto, dulu sudah diberikan sanksi administrasi pasal 71 ayat 3 agar tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama,” tutupnya.