Jentang Tak Hadir, Sidang PK Ditunda

Editor : M N Ubay

Online24, Makassar – Sidang Peninjauan Kembali (PK) kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik yang melibatkan Direktur PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang ditunda.

Hal itu disebabkan karena Jentang selaku termohon sebagai termohon tidak hadir. Begitu juga dengan perwakilan termohon.

Padahal pihak pengadilan sudah melayangkan surat ke alamat rumah Jen Tang dan kantornya terkait agenda PK yang melibatkan tersangka kasus penyewaan lahan negara itu.

“Ditunda karena yang bersangkutan tidak di tempat. Sampai panggilan ketiga kalau yang bersangkutan tidak hadir majelis hakim akan mengambil sikap meneruskan PK walau tanpa yang bersangkutan. Sidang akan dilanjutkan kembali pada 11 Juli pekan depan,”ujar salah satu majelis hakim.

Sebelumnya, Tim jaksa dari Kejati Sulsel telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik yang melibatkan Direktur PT. Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jen Tang.

Tiga jaksa yang menjadi pemohon hadir dalam sidang PK yang digelar Rabu (4/7) siang ini. Ketiganya ialah R. Narendra Jatna yang juga Aspidum Kejati Sulsel, Nana Riana Koordinator I Bidang Pidum, dan Andi Fajar Kepala Kamnegtibum & TPUL Kejati Sulsel.

Aspidum Kejati Sulsel, R Narendra Jatna usai penundaan sidang mengungkapkan alasan pihaknya mengajukan PK kasus pemberian keterangan palsu dalam akta autentik pada dokumen berupa akta pembelian lahan seluas 4.300 meter persegi di Jalan AP Pettarani Makassar atas putusan kasasi MA yang bernomor 1637K/Pds/2015 tanggal 28 Januari 2016.

Saat itu, MA menolak kasasi jaksa penuntut umum dan membebaskan Jen Tang. Namun Narendra mengatakan putusan kasasi tersebut walau berkekuatan hukum tetap tetapi isi kasasi yang dikeluarkan hakim MA pada saat itu memiliki pertimbangan bahwa perkara Jen Tang terbukti.

Namun perkara tersebut tidak diikuti dengan pemidanaan. Atas hal itulah, melihat vide pasal 263 (3) KUHAP, jaksa mengajukan PK.

“PK ini diajukan setelah adanya putusan kasasi. Dengan dasar pasal 263 ayat 3 kita ajukan PK. Meski bebas, tetapi pertimbangan hakim perbuatannya terbukti namun tudak disertai pidana,”kata Narendra.

Jentang merupakan buron Kejati Sulsel dalam kasus dugaan penyewaan lahan milik negara. Ia bertolak ke Singapura untuk berobat beberapa hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Namun kini keberadaannya tidak diketahui. Bahkan pengacara dan keluarga Jentang mengaku tidak tau persis dimana tepatnya Jentang berada.