Berada Diluar Negeri, Danny Pomanto Tak Hadiri Undangan Klarifikasi Bawaslu Sulsel

Reporter :
Editor : Muh. Idris
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulsel, Amrayadi,
Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulsel, Amrayadi,

Online24, Makassar – Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto belum menghadiri undangan Bawaslu Sulsel terkait dugaan pelanggaran karena terlibat dalam memenangkan kolom kosong pada pemilihan Makassar 2018. Pasalnya, Danny masih berada di luar negeri dalam rangka perjalanan dinas.

“Beliau (Danny) sudah mengkonfirmasi melalui Gakkumdu bahwa berada di luar negeri dan tidak memungkinkan hadir pada hari ini karena ada urusan dinas,” kata Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Sulsel, Amrayadi, Sabtu (7/7/2018).

Dia mengatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Danny diberikan waktu hingga hari Senin pekan depan untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran tersebut.

“Sesuai dengan ketentuan paling lambat pada hari Senin berakhir masa untuk klarifikasi. Yang bersangkutan berdasarkan konfirmasi semalam sementara berada di Singapura sehingga meminta waktu untuk mendatangi sentra Gakkumdu pada Senin malam,” kata dia.

Danny Pomanto diundang untuk memberikan klarifikasi terkait kapasitasnya sebagai pejabat walikota usai Bawaslu Sulsel mendapat pelimpahan laporan dari Bawaslu RI atas dugaan tak netral yang dianggap menguntungkan kolom kosong. Sehingga Bawaslu Sulsel, menindaklanjuti dengan melayangkan undangan klarifikasi.

“Jadi perlu saya pertegas yah ini bukan pemanggilan, ini undangan memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terkait laporan tersebut,” tambahnya.

Menurut Amrayadi, pihaknya hanya mengklarifikasi dugaan pelanggaran tersebut. Jika memang terbukti, Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel akan melanjutkan ke tingkat penyidikan.

“Kalau memang memenuhi unsur di Pasal 71 ayat 3 kita akan lanjutkan ke tingkat penyidikan yah. Tapi sentra Gakkumdu yang akan melihat itu setelah melakukan klarifikasi termasuk saksi dan pelapor,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto dilaporkan ke Bawaslu RI karena diduga tidak netral dan terlibat dalam memenangkan kolom kosong pada Pilwakot Makassar 2018. Adapun pasal yang diduga dilanggar oleh Danny adalah Pasal 188 UU Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2016.

Ketua Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Partai Gerindra, Habiburokhman beserta rombongan mendatangi kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/7/2018) lalu

“Kami didampingi rekan dari Gerindra melaporkan dugaan keterlibatan saudara Danny Pomanto selaku walikota Makassar yang memihak kepada kotak kosong pada Pilwalkot,” kata Habiburokhman.